News Unjuk Rasa Ricuh di KPK, Diwarnai Lemparan Telur dan Bakar Ban

Massa aksi dari Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) melemparkan beberapa telur ke arah Gedung Merah Putih KPK ketika menggelar aksi demonstrasi. Lemparan telur membuat para pewarta, aparat kepolisian, dan pekerja KPK berhamburan melarikan diri.

Tak berselang lama, mereka juga membakar ban di halaman gedung dwiwarna KPK, memicu sedikit keributan dengan petugas kepolisian yang berjaga. Gedung KPK pun menjadi gelap akibat pembakaran itu.

Massa dari PMII juga sempat melantunkan selawat. Namun situasi tidak terkontrol dengan baik. Salah satu petugas polisi bahkan menaiki mobil komando untuk menenangkan jalannya demonstrasi.

Suasana dalam aksi demo massa PMII di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (20/9). (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)​

Dengan jaket biru dan atribut bendera PMII, mereka mendesak agar Pimpinan KPK era Agus Rahardjo mundur dari jabatannya.

Unjuk rasa tak berjalan tertib. Sempat ada cekcok dengan aparat kepolisian lantaran beberapa massa aksi PB PMII menaiki tembok yang terdapat tulisan 'Komisi Pemberantasan Korupsi'.

Tiga orang diamankan oleh pihak kepolisian akibat kejadian itu. Berdasarkan laporan CNNIndonesia.com, satu orang dengan ikat kepala merah putih sudah kembali bergabung dengan rekannya di mobil komando. Sementara dua lainnya belum diketahui keberadaannya.

Satu drone diterbangkan untuk mengawasi demonstrasi. Sementara petugas kepolisian dengan peralatan keamanan lengkap berjaga di lobi Gedung Merah Putih KPK.

Demo Rusuh di KPK, Massa PMII Lempar Telur dan Bakar BanMassa PMII unjuk rasa di depan kantor KPK, Jumat (20.9). (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)​

Koordinator Aksi Nasional PMII Muhammad Syarif Hidayatullah mengungkapkan alasan pihaknya melaksanakan demonstrasi.

Kata dia, KPK saat ini disusupi oleh kelompok yang ingin bermain politik. Kelompok yang dia maksud adalah Wadah Pegawai KPK yang senantiasa membangun narasi publik bahwa DPR dan Pemerintah berupaya melemahkan kinerja KPK dengan Revisi Undang-undang KPK.

Sementara Syarif menilai poin-poin perubahan dalam aturan tersebut justru menguatkan kinerja lembaga antirasuah itu.

Sejumlah orator menyampaikan pandangan yang hampir serupa. Kata-kata seperti 'taliban', 'LSM yang dibayar', dan sejumlah stigma yang telah menempel di tubuh WP KPK diucapkan. Namun, sayangnya mereka hanya sebatas berbicara tanpa mengungkapkan bukti dengan jelas.

Dalam aksi sore ini, mereka mendesak pertemuan dengan Pimpinan KPK. Syarif menyatakan pihaknya ingin berbicara mengenai pemberantasan korupsi. Sebab, dia menilai KPK tebang pilih dalam menangani kasus.

"KPK tebang pilih dalam menentukan kasus," kata Syarif.

---

Sumber: Portal IDWS via CNNIndonesia.com