1. Silahkan Login atau Register, untuk melihat konten-konten menarik lainnya.
  2. Hai IDWS Mania, buat kamu yang ingin bebas iklan, cek hidden post, dan fitur lain.. kamu bisa berdonasi membership Gatotkaca di sini yaa~
  3. Pengen ganti nama ID atau Plat tambahan? Sekarang bisa loh! Cek infonya di sini yaa!
  4. Pengen belajar jadi staff forum IDWS? Sekaran kamu bisa ajuin Moderator in Trainee loh!. Intip di sini kuy~

News Sempat Gencar Disebut Akan Pungut Pajak Sepeda, Kemenhub Membantah

Discussion in 'Tengah Komunitas' started by IDWS.News, Jul 1, 2020.

  1. IDWS.News adalah Partner/ Kontributor TerverifikasiIDWS.News Gatotkaca

    Offline

    ▁ ▂ ▄ ρεηүεвαя ιηғσ ▄ ▂ ▁

    Joined:
    Feb 18, 2010
    Messages:
    1,402
    Trophy Points:
    71
    Ratings:
    +44 / -0
    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bantah tengah membuat aturan terkait pemungutan pajak bagi pengguna sepeda

    Setelah sebelumnya gencar disebut tengah membahas wacana pengenaan pajak bagi pengguna sepeda, Kemenhub menyebut bahwa pihaknya hanya menyusun regulasi mengenai penggunaan sepeda sebagai moda transportasi yang lebih berfokus ke aspek keamanan, bukan soal pajak.

    "Tidak benar Kemenhub sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda," ujar Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/6/2020), seperti dikutip dari Kompas.com.

    Menurut dia, regulasi yang mengatur aspek keamanan pengguna sepeda menjadi penting. Apalagi, dalam masa transisi adaptasi kebiasaan baru tengah terjadi peningkatan jumlah pesepeda terutama di kota-kota besar seperti Jakarta.

    "Regulasi ini nanti akan mengatur hal-hal seperti alat pemantul cahaya bagi para pesepeda, jalur sepeda serta penggunaan alat keselamatan lainnya oleh pesepeda,” tuturnya.


    [​IMG]
    Ilustrasi sepeda. (Public Domain Files)

    Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan, sepeda di kategorikan sebagai kendaran tidak bermotor oleh karenanya pengaturannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

    Oleh karenanya, selain menyiapkan regulasi, Kemenhub juga akan meminta pemerintah daerah terkait untuk turut aktif memberikan perlindungan kepada pengguna sepeda.

    “Kami akan mendorong pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan sepeda ini minimal dengan menyiapkan infrastruktur jalan maupun ketentuan lain yang mengatur khusus para peseda ini di wilayahnya masing-masing,” ucapnya.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menilai penggunaan sepeda perlu diatur mengingat kegiatan bersepeda semakin marak akibat pandemi COVID-19.

    “Saya terus terang, sepeda harus diatur, apakah dengan peraturan menteri atau peraturan pemda, bupati, atau gubernur,” katanya, Sabtu (27/6/2020).



    Sumber: Portal IDWS
     

Share This Page

About Forum IDWS

IDWS, dari kami yang terbaik-untuk kamu-kamu (the best from us to you) yang lebih dikenal dengan IDWS adalah sebuah forum komunitas lokal yang berdiri sejak 15 April 2007. Dibangun sebagai sarana mediasi dengan rekan-rekan pengguna IDWS dan memberikan terbaik untuk para penduduk internet Indonesia menyajikan berbagai macam topik diskusi.