Laporan Asisten Presiden Barack Obama Tentang Masa Depan Keuangan Dan Blockchain

Asisten Presiden. Adrienne Harris, asisten presiden Barack Obama Bidang Kebijakan Ekonomi menuliskan laporan di blog Whitehouse 10 Juni lalu. Laporan itu ditulis setelah mengadakan pertemuan dengan para pemangku kebijakan seluruh ekosistem fintech di AS di hari yang sama. Tujuannya adalah membahas peran fintech yang dapat mendukung kebijakan ekonomi AS.

Pada pertemuan itu, menghadirkan lembaga-lembaga jasa keuangan, startup fintech, para investor, dan juga para pemangku kebijakan yang ada di AS. Latar belakangnya adalah pesatnya kemajuan teknologi yang ada sekarang, dan diyakini dari perkembangan tersebut akan mampu mengubah konsumen terhadap sistem keuangan.

Disebutkan di blog Whitehouse itu, bahwa teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam infrastruktur jasa keuangan. Mulai dari ATM, hingga platform perdagangan di bursa efek. Kemajuan teknologi tidak hanya akan mampu merubah industri keuangan saja, tapi juga mampu mengubah cara pandang konsumen dan para pemilik usaha terkait dengan keuangan mereka, sekaligus relasinya dalam sistem keuangan.

Hal itu dirasa cukup penting, dan mengharap peran fintech untuk dapat membantu dalam menentukan prioritas kebijakan ekonominya. Mulai dari penjagaan kesehatan keuangan konsumen agar dapat tumbuh dan berkembang, hingga mampu mengelola bisnis kecil. Membantu juga sisi keamanannya untuk memakmurkan bangsa, dari yang semula berupa Big Data kedalam blockchain. Sehingga mampu melindungi pelanggan dan juga bisnis.

Terkait dengan peran fintech itu, telah mengidentifikasi daerah-daerah tertentu yang bisa dibangun kemitraan industri nantinya. Meliputi sektor publik maupun swasta. Sehingga dapat memberikan output dalam memajukan sistem keuangan yang berimplikasi pada kemakmuran ekonomi.

Sebulan yang lalu, ada laporan yang menunjukkan bagaimana dampak Big Data tersebut terhadap hak-hak sipil konsumen. Dan dalam laporan itu, disebutkan bahwa data keuangan yang baik akan mampu membantu mencegah terjadi penipuan, membantu konsumen mengelola keuangannya. Dalam hal ini, fintech dapat membantu efisiensi data besar ini menjadi lebih baik, agar juga dapat mengedepankan hak-hak sipil.

Terkait dengan pengembangan fintech yang ada, selama ini negara-negara lain di luar juga telah banyak yang melakukan inovasi pembayaran menjadi lebih ampuh, hanya dengan menggunakan telepon seluler saja. Namun cukup memungkinkan agar lebih transparan, serta memungkinkan pula untuk menghidupkan model-model bisnis baru. Di Eropa, parlemen Eropa telah melakukan voting terkait dengan pemanfaatan dan inovasi teknologi ini. Hal itu dilakukan berdasarkan laporan yang diterima dari Komite Parlemen Urusan Ekonomi dan Moneter (ECON) pada bulan Mei. Di dalam laporan itu, ECON telah merekomendasikan bahwa Komisi Uni Eropa telah mempertimbangkan adanya revisi undang-undang pembayaran. Inisiatif itu, dilandasi setelah melakukan penilaian mata uang virtual dan juga teknologi Blockchain.

Dalam panel diskusi di pertemuan itu, dipimpin oleh Gayle Smith – US Agency for International Development Administrator. Menyebutkan bahwa Fintech dapat berperan untuk bersama-sama menjadi mitra dalam mewujudkan inovasi-inovasi itu. Agar dapat mendorong perbaikan sistemik, mampu dan mendukung ekonomi yang lebih inklusif. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keuangan, dan mewujudkan kemakmuran ekonomi.

Sumber: (_edukasibitcoin.com/asisten-presiden-as-tentang-masa-depan-keuangan/_)