News Kepala Satpol PP Maman Lutfi : "Tindakan kami tidak bersalah"

Kepala Satpol PP Kota Serang, Maman Lutfi.​

Berita Nasional - Kecaman publik, bahkan peringatan dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tampaknya tak berpengaruh kepada Satpol PP Kota Serang. Mereka tetap merasa tidak salah karena melakukan razia dan menyita dagangan rumah makan yang tetap buka siang hari saat Ramadan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang Maman Lutfi berkilah bahwa tindakan pihaknya tersebut adalah bentuk penegakan hukum. “Penegakannya sesuai dengan Perda Nomor 2 tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Itu kan sudah amanat perda,” katanya usai menghadiri apel di Pemkot Serang, Senin (13/6).

Selain itu, lanjut Maman, Wali Kota TB Haerul Jaman juga sudah menerbitkan surat edaran yang memperkuat perda tersebut. Surat edaran dengan nomor 451.13/556 – Kesra/2016 itu mengatur jam buka rumah makan selama Ramadan adalah pukul 16.00 WIB.

Sementara, Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan (PPUD) Bambang Gartika mengatakan, warung-warung yang dirazia tersebut telah melanggar peraturan perda. Saat razia pada Rabu (8/6), warung tersebut buka sedang melayani pelanggan. Termasuk warung milik Saeni yang belakangan jadi wajah yang mewakili korban operasi tersebut dalam pemberitaan di media.

“Kami datang pada pukul 10.30 WIB, warung tersebut membuka dan melayani pada jam yang tak seharusnya. Saat itu kami mendapati warung ibu Saeni kedapatan sedang melayani pembeli. Jadi kami langsung ambil tindakan,” ujarnya.

Pihak Satpol PP juga mengaku tak hanya menertibkan warung nasi milik Saeni. Tapi rumah makan atau restoran besar yang ada di mal juga ikut dirazia.

“Bukan rumah makan di situ saja, semuanya kami razia, kata siapa masih ada yang belum dirazia, semua tempat umum dan laporan dari anggota kami razia,” katanya.

Mendagri: Satpol PP Jangan Bertindak Berlebihan!

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo​

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta Satpol PP tidak overacting (berlebihan) dalam melakukan razia warung makan di wilayah Kota Serang, Banten. Razia ini sempat menjadi bahan pergunjingan nitizen lantaran salah seorang pedagang bernama Eni menangis saat makanan yang dijualnya turut diamankan Satpol PP.

“Sejak awal saya sampaikan Satpol PP dalam melaksanakan tugas Pemda, tugas pemerintah, Walikota atau atau Bupati harus simpatik, jangan overacting. Jangan melampaui tugas-tugas yang bukan menjadi kewenangan,” jelasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (13/6).

Menurut Tjahjo, bisa saja dalam petugas melakukan razia namun tidak harus menyita makanan yang dijual pedagang. Sebaiknya, diberikan penyuluhan selama bulan ramadhan agar warung makan harus tutup.“Di Serang tidak harus disita makanannya, diberikan penyuluhan kalau buka warung jangan terbuka dan sebagainya,” katanya.

Tjahjo menyebutkan, telah melakukan langkah-langkah komunikasi dengan Satpol PP setempat, termasuk adanya Peraturan Daerah (Perda). Menurutnya, Kemendagri telah mengirimkan tim untuk melakukan klarifikasi dan mengecek adanya Perda tersebut.

“Ini masalahnya, Perda dibuat oleh kepala daerah tingkat satu tingkat dua yang kadang-kadang kami Kemendagri baru tau kalau ada masalah di Perda itu. Kalau ada masalah kirim tim kita undang klarifikasi Perda ini,” ucapnya.

 

Hai, IDWS Mania! Mohon bantuannya supaya IDWS berkembang dengan ikuti sosial media kami di:
Discord Forum IDWS - Facebook IDWS - Instagram IDWS - Twitter IDWS