News Upaya Anies Benahi Transportasi Publik di Jakarta

Transportasi publik masih menjadi andalan bagi warga Jakarta dan sekitar dalam beraktivitas setiap hari. Namun, di sisi lain sarana transportasi di Ibu Kota masih memiliki kekurangan. Di antaranya lingkungan, keamanan hingga kemacetan.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam salah satu janjinya saat kampanye Pilkada 2017 akan membenahi sektor transportasi publik di Jakarta.

Beberapa waktu lalu, Anies mengatakan terjadi peningkatan jumlah penumpang amgkutan umum dalam dua tahun terakhir jika dibandingkan dengan tahun 2018.

Ia merinci, di tahun 2017 hanya terdapat 144 juta penumpang, lalu meningkat di tahun 2019 menjadi 288 juta penumpang. Adapun jumlah penumpang harian tertinggi terjadi pada 2020 yaitu sebesar 1.006.579 penumpang.

“Kita saksikan di Jakarta jumlah pengguna kendaraan umum dibandingkan 2015 menjadi 1 juta per hari,” kata Anies.

Anies menjelaskan, di tahun 2017 transportasi umum hanya mencakup 42 wilayah di DKI Jakarta saja. Kemudian Anies memperluas cakupan layanan menjadi 82 persen.

Dengan cakupan layanan transportasi umum ini, ia mengklaim Jakarta mengalami penurunan tingkat kemacetan dari peringkat 3 dunia di tahun 2017 menjadi peringkat ke 46 di tahun 2021.



Anies juga mengklaim berhasil membangun integrasi antarmoda transportasi. Di antaranya adalah membangun terowongan bawah tanah yang menghubungkan kawasan stasiun MRT dengan kawasan perkantoran.

Lalu membangun stasiun terintegrasi di Tanah Abang, CSW, dan Tebet. Untuk fasilitas pejalan kaki, Anies merevitalisasi 12 Jembatan perorangan baru di beberapa titik.

Tak hanya itu, mantan Rektor Universitas Paramadina itu mengklaim membangun 241 km trotoar, 103 km jalur sepeda dan 67 fasilitas peminjaman sepeda.

Ia juga memamerkan tingkat kemacetan Jakarta yang turun selama 5 tahun terakhir. Dia menyebut hal itu terjadi karena ada integrasi transportasi umum di Jakarta.

"Selama lima tahun, enam tahun ini kita menyaksikan penurunan tingkat kemacetan, peningkatan pada target dekarbonisasi dan ini adalah wujud konkretnya," kata Anies.

Pengamat transportasi Edison Siahaan menilai, di era gubernur Anies Baswedan belum ada program atau kebijakan yang efektif memberikan dampak signifikan terhadap upaya mewujudkan peningkatan kualitas transportasi di wilayah DKI Jakarta.

"Kebijakan yang diterapkan hanya sebatas untuk memindahkan waktu dan tempat kemacetan," kata Edison.

Koordinator Indonesia Traffic Watch ini menambahkan, transportasi angkutan umum masih belum maksimal atau belum terintegrasi sampai ke seluruh pelosok ibukota.

"Transportasi umum belum memberikan jaminan tentang kenyaman dan keamanannya," ungkap Edison.

Edison meyakini, kondisi lalu lintas Jakarta akan membaik bila pemimpin kedepan berani melakukan moratorium berjangka penjualan ranmor baru. Mengingat terus bertambahnya kendaraan pribadi tanpa peningkatan kualitas dan kuantitas jalan.

"Hingga jumlah ranmor ideal dengan daya tampung ruas dan panjang jalan yang ada," harap Edison.

Penilaian ini dilontarkan Anggota DPRD DKI Gilbert Simanjuntak. Ia menilai, kegagalan Anies itu terlihat dari kemacetan parah setelah COVID-19 mereda dan Jakarta pernah mendapat predikat terpolusi sejagat pasca Pandemi.

Ia menganggap, narasi yang dibangun seakan transportasi berhasil dibenahi era lima tahun Anies sebagai Gubernur adalah tidak sesuai kenyataan.

"Ukuran yang digunakan lebih ke arah pembangunan fisik seperti pengadaan alat transportasi, bukan pembangunan sistem yang berhasil dan paradigma di masyarakat," katanya kepada wartawan.

Di sisi lain, penambahan lajur, jumlah bus dan integrasi tarif saat ini belum menunjukkan hasil berupa transportasi lancar, atau mengurangi kemacetan secara signifikan.

"Setelah lajur Bus selesai dibangun, Jaklingko mobil kecil ke perumahan tapi suplai penumpang ke TJ tidak optimal, integrasi secara aplikasi yang masih uji coba dan ukuran lainnya," ungkapnya.

Penumpang menaiki MRT di Stasiun Bundaran HI, Jakarta, Senin (3/1/2022). PT MRT Jakarta (Perseroda) menargetkan pada tahun 2022 angka keterangkutan penumpang mencapai 14,6 juta orang atau setara.

Pendapat berbeda disampaikan pengamat transportasi Budiyanto. Ia menilai pembangunan sarana transportasi relatif cukup bagus dalam rangka memenuhi pengadaan sarana transportasi secara kuantitas.

Salah satunya mampu mengintegrasikan ticketing MRT-LRT- Transjakarta dengan harga tiket Rp 10 ribu. Selain itu, mengintegrasi antara Transjakarta dengan JakLingko dengan tiket Rp 5 ribu per penumpang.

“Anies Baswedan juga telah mampu membangun fasilitas dan aksesibilitas angkutan umum dan pejalan kaki yang cukup nyaman dengan pembangunan halte dan pedestrian,” imbuhnya kepada wartawan.

Lalu, perkembangan di bidang transportasi baik, dibuktikan dengan adanya apresiasi dari lembaga dunia berkaitan dengan bidang transportasi di Jakarta.

“Sedangkan, pekerjaan rumah yang belum diselesaikan adalah penanganan masalah kemacetan,” ungkap Budiyanto yang juga Purnawirawan Polri berpangkat AKBP ini.

Menurutnya, pembangunan yang sudah dilakukan untuk mengatasi kemacetan hanya sebatas membangun jembatan layang (fly over) dan terowongan (underpass).

“Program pembatasan lalu lintas yang cukup efektif adalah menerapkan program ERP namun program yang direncanakan sejak 2016 sampai sekarang belum terwujud,” tutup mantan Kasubditgakkum Ditlantas Polda Metro Jaya ini.

Sumber