Official Sekilas Papua

Jangan Bungkam Hak Berpendapat Masyarakat Papua

Praktek kebijakan represi yang anti-demokrasi kembali terjadi di Papua. Meningkatnya eskalasi kekerasan di Papua dalam beberapa bulan terakhir ditanggapi oleh pemerintah dengan melakukan pembungkaman dan pemberangusan kebebasan politik dan menyampaikan pendapat secara damai.

Hal tersebut diungkapkan Marthen Goo, Koordinator National Papua Solidarity (NAPAS) dalam konferensi pers di kantor Kontras, Jakarta (10/8/2012),terkait pembubaran dan penangkapan 15 aktivis Solidaritas Korban Pelanggaran HAM Papua (SKPHP) yang melakukan aksi kemanusiaan penggalangan dana untuk tahanan politik yang sakit.

Para aktivis yang berunjuk rasa ini dibubarkan dan sebagian ditangkap oleh kepolisian Polsek Abepura dan Polres Jayapura pada tanggal 19-20 Juli 2012. Peristiwa yang sama kembali terjadi pada tanggal 9 Agustus 2012, di mana pihak kepolisian membubarkan aksi damai rakyat Papua di Manokwari, Jayapura dan Wamena, yang melakukan aksi damai dalam memperingati Hari Masyarakat Adat Internasional.

"Negara tidak punya hak membungkam kebebasan berpendapat warganya, apalagi mereka ditangkap karena berkumpul dan menuntut pengakuan terhadap hak masyarakar adat, hak atas identitas budaya, dan hak atas pendidikan. Ini juga sudah diatur dalam ketetapan PBB," tegas Marthen.

Menurut Marthen, begitu banyaknya kasus pelanggaran HAM di Papua yang dilakukan oleh aparat keamanan diduga merupakan sebuah kejahatan struktural. "Pelanggaran HAM secara struktural membungkam kebebasan berpendapat masyarakat Papua. Hal tersebut sama dengan membunuh demokrasi di Papua," ujarnya.

Menanggapi tindakan represif pemerintah, secara khusus dalam hal kebebasan berkumpul dan berpendapat masyarakat Papua, National Papua Solidarity menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah.

Pertama, menjamin kebebasan bagi masyarakat untuk berpendapat dan berorganisasi tanpa intervensi TNI dan Polri. Kedua, Presiden segera mengevaluasi keberadaan militer (TNI/POLRI) di Papua. Ketiga, segera melakukan investigasi independen dan transparan dalam mengusut kasus kekerasan yang terjadi di Papua. Keempat, meminta masyarakat Internasional agar aktif situasi kemanusiaan di Papua yang cukup memprihatikan.



Sumber : www.kompas.com

 

Ketua Tim Pemekaran Muyu Ancam Siap Pindahkan Patok Perbatasan

Ketua Tim Pemekaran Kabupaten Muyu, Martinus Torip, S.Sos
mengancam akan memindahkan patok perbatasan yang ada di Kabupaten Boven Digoel masuk ke PNG apabila Muyu tidak masuk dalam agenda pemekaran Pemerintah.
‘’Kebetulan Muyu sendiri berada di perbatasan. Kalau memang Muyu tidak masuk dalam agenda pemekaran, maka saya siap cabut patok perbatasan itu dan pindahkan. Patok perbatasan yang ada di kampung saya, saya pindahkan dan kami masuk ke PNG. Saya ini bukan mengancam tapi fakta,’’ kata Martinus Torip kepada wartawan saat jumpa
pers di Merauke, Selasa (4/9).
Menurut Martinus Torip, tercatat 7 tahun pihaknya telah berjuang untuk memekarkan Muyu sebagai kabupaten, namun sampai saat ini tidak ada realisasi. ‘’Kami jadi bingung. Karena semua permintaan sudah dilengkapi sesuai dengan prosedur pemerintah dan prosedur politik. Dan sesuai PP nomor 78 tahun 2007, Muyu telah melakukan seluruh jawaban yang ada dalam Peraturan Pemerintah. Kami tidak spekulasi dalam persoalan ini,’’ terangnya.
Karena itu, lanjut Torip, dirinya meminta Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur dan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel sebagai kabupaten induk untuk turut
memperjuangkan pemekaran Muyu tersebut.
Dikatakan, bicara soal pemekaran di wilayah RI, memang memerlukan ketabahan dan ketajaman dalam melihat konteks politik. Karena politik di Republik ini, menurutnya
sangat tidak memberikan kesejahteraan rakyat di karena para pejabat dan petinggi di Jakarta memang tidak bisa secara jujur, iklas dan bertanggung jawab memperjuangkan kepentingan rakyat.
Dijelaskan lebih jauh, pada 8-9 Pebruari 2012, di Hotel Jakarta Depdagri dalam hal ini
Dirjen Otonomi Daerah telah telah melakukan identifikasi dan analisa data atas usulan daerah otonomi baru di seluruh Indonesia yang berjumlah 183 usulan daerah. Dari 183 itu, sebanyak 33 pemekaran provinsi, 132 kabupaten dan 17 kotamadya. Kemudian dilakukan pembagian cluster berdasarkan kelengkapan fisik kewilayaan dan administrasi.


Sumber : www.cenderawsihpos.com

 

Keuangan Merauke Masih BergantungPusat

MERAUKE, KOMPAS.com - Keuangan daerah Kabupaten Merauke, Provinsi Papua masih sangat bergantung dari kucuran dana-dana pusat. Hal ini memperlihatkan kurangnya kemandirian keuangan daerah.
Bupati Merauke Romanus Mbaraka mengakui kemandirian keuangan daerah da ri sisi pendapatan asli daerah (PAD) belum kuat. Hal ini tampak dari struktur APBD M erauke tahun 2012 yang mencapai sekitar Rp 1,3 triliun.
Dari anggaran tersebut, sebesar Rp 1,039 triliun adalah berasal dari dana alokasi umum (DAU), dan Rp 234 miliar adalah dari dana alokasi khusus (DAK) , sedangkan PAD Merauke hanya menyumbang sekitar Rp 100 miliar. "Kontribusi anggaran dari kemampuan asli daerah masih sangat kecil. Harusnya dengan potensi dan aset daerah yang ada mampu berkontribusi minimal 15 persen," katanya di Merauke.
Pada Tahun 2013, APBD Merauke meningkat menjadi sebesar Rp 1,496 triliun namun sumbangan PAD tetap berkisar Rp 100 miliar.
Romanus meminta jajarannya bekerja lebih keras dan berkreasi untuk mendongkrak PAD.

 

UMP Papua 2013 Rp 1,71 Juta

BIAK, KOMPAS.com - Pemkab Biak Numfor melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) telah mengedarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 162 tahun 2012 tentang ketentuan kenaikan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua tahun 2013 sebesar Rp 1.710.000/bulan.
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Disnaker Biak Drs Rahmat Rachman dihubungi di Biak, Sabtu (17/11/2012), mengakui, surat keputusan Gubernur Papua 2012 mengenai ketetapan UMP 2013 telah diedarkan kepada sekitar 100-an pengusaha dan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Biak Numfor. "UMP Papua akan berlaku 1 Januari 2013 tetapi untuk pembayarannya bagi pekerja mulai Februari," ungkap Kepala Bidang Syarat Kerja dan Hubungan Industrial Disnaker Rahmat Rachman menanggapi ketentuan UMP 2013. Rahmat mengatakan, jika dibanding tahun 2012 maka ketetapan UMP Papua 2013 telah mengalam peningkatan berkisar delapan persen lebih dari sebelumnya sebesar Rp 1.585.000. Dia berharap ketentuan tentang UMP Papua 2013 yang ditetapkan pemerintah Provinsi Papua didukung berbagai pihak dan pengusaha setempat. "Disnaker Biak sudah menyebarluaskan keputusan Gubernur mengenai UMP Papua 2013 kepada perusahaan dan pengusaha.
Jajaran Disnaker akan meningkatkan pengawasan di lapangan terhadap keputusan dimaksud," ujarnya. Selain penetapan UMP Papua melalui SK Gubernur
Papua juga menetapkan upah minimum sektoral
Provinsi (UMSP) Papua sub sektor minyak dan gas
bumi sebesar Rp 1.881.000, sedangkan Emas dan
Tembaga sebesar Rp 1.881.000 dan Jasa
Konstruksi sebesar Rp 1.795.000 per bulan.

 

Kota Manokwari Lumpuh

manokwari, 05 Desember 2012, akibat dari Demo yang di lakukan masyarakat di manokwari, mengakibatkan pos polisi sanggeng di bakar masa.

dan akibat demo masyarakat di sekitar sanggeng terbut aktifitas tidak berjalan normal.

jalan di utama sanggeng di palang, pertokoan tutup, pasar sentral sanggeng tutup,

kantor pemerintah/swasta pada tutup dan para pegawainya pada pulang.

sedangkan siswa-siswa sekolah yang ada di wilayah kota manokwari di pulangkan lebih awal.

untuk motif demo sendiri belum jelas apa yang di demokan (hasil pengamatan saya).

untuk arus lalu lintas masih lancar... dan aparat keamanan berjaga di tempat lokasi dan di tempat2 sentral lainnya.

===============================

situasi kota manokwari berangsur pulih. aparat kepolisian masih berjaga di lokasi kejadian.

adapaun kronologi demo yang di lakukan masyarakat adalah akibat pelaku (buronan) pencurian dan pemerkosaan.

dan tersangka (buronan) di dor oleh aparat karena mencoba melawan saat penangkapan.

akbatnya tersangkat di bawa kerumah sakit untuk perawatan dan tidak berapa lama mati di rumah sakit.

 

Perjuangan TPN-PB Tidak Menyakiti Hati Rakyat Papua

JAYAPURA [PAPOS]- Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Jonah Wenda mengatakan kedatangannya ke Polda Papua untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat melalui utusannya Dr. Farid Wadji Husain, SP, tertanggal 23 September 2011 lalu yang telah melakukan pertemuan di Markas Pusat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat [TPN-PB] yang dihadiri Staf Komando Markas Pusat TPN-PB mewakili Panglima TPN-PB, Brigjen. Richard H. Joweni.

Dari hasil pertemuan itu, dicapai kesepakatan bersama antara lain, mendorong status persoalan Papua dengan secara damai atau diberikan ruang untuk berbicara sehingga ada pembicaraan antara kelompok resisten dengan Pemerintah Pusat.

“Semua ini demi mencegah jatuhnya korban baik dari pihak keamanan maupun dari masyarakat sipil ,” katanya Jonah Wenda kepada wartawan saat ditemui di Mapolda Papua, Selasa (4/12)kemarin.

Sesuai dengan surat misi Kepresidenan dengan No. R-50/Pres/09/2011 tertanggal 21 September 2011 di Swissbel Hotel Jayapura telah mengutus Dr. Farid Wadjdi Husain,SP untuk melakukan pertemuan dengan Panglima TPN-PB dengan tembusan kepada Perwakilan Papua Barat di Vanuatu, Austalia, London, Amerika Serikat, Komnas HAM Jakarta, dan Palang Merah Internasional yang kesepakatanya mendorong supaya pemerintah Pusat membuka ruang pembicaraan mengenai persoalan status Papua Barat yang akan diserahkan kepada Kapolda Papua melalui Kabid Humas Polda Papua.

Menurutnya, perjuangan dari TPN-PB tidak pernah menggunakan cara-cara kekerasan, namun dengan cara damai, sehingga bila anggapan bahwa penyerangan di Polsek Pirime dilakukan oleh kelompok TPN-OPM itu yang perlu dipertanyakan, dari kelompok TPN-OPM mana kelompok penyerangan Polsek Pirime itu.”Perjuangan TPN-OPM dengan garis Komando di bawah kepimpinan Brigjen Richard H. Joweni tidak pernah menyakiti masyarakat sipil namun dengan menggunakan cara-cara damai dan selama Pemerintah Pusat tidak membuka ruang dialog maka di Papua dan Papua Barat akan terus terjadi gejolak yang ujung-ujung masyarakat sipil menjadi korban,”tegasnya.

Selain itu kebijakan Pemerintah Pusat yang akan memekarkan Provinsi maupun daerah itu juga perlu untuk sementara tidak usah dilakukan dulu sebelum persoalan Politik di Papua Barat diselesaikan dengan pihak-pihak yang terlibat setelah hasil disepakati baru Pembangunan bisa dilakukan secara bertahap.

“Hal itulah yang saat ini sedang gencar-gencar terjadi di Papua tanpa memperdulikan ruang pembicaraan antara kelompok Resisten dengan Pemerintah Pusat,”imbuhnya.

Jadi yang terpenting sekarang ini menurutnya, Pemerintah Pusat perlu membuka ruang dialog supaya tidak ada lagi saling tuduh menuduh bila sewaktu-waktu timbul kejadian.”Perjuangan TPN-OPM yang yang sebenarnya adalah menegak keadilan, kebenaran dan membuka ruang selebar-lebar untuk demokrasi bangsa Papua Barat,” tukas Jonah Wenda.

 

2 Pos Polisi Dibakar, Manokwari Tegang

Manokwari, Tercatat dua pos polisi dibakar massa pascatewasnya residivis sejumlah kasus kriminal di Manokwari, Provinsi Papua Barat, Timotius Ap, yang ditembak pada Selasa petang (4/12/2012) sekitar pukul 17.45 WIT saat hendak ditangkap polisi.

Dua pos polisi yang dibakar itu adalah Pos Polisi Pasar Sanggeng dan Pos Polisi Amban. Wakapolda Papua Brigjen (Pol) Paulus Waterpauw, seperti dilaporkan Antara, membenarkan insiden dibakarnya dua pos polisi oleh warga, tetapi tidak membenarkan bila jenazah Timotius Ap diarak.

"Yang dibawa massa adalah peti kosong karena jenazah Timotius Ap sendiri berada di rumah duka di kawasan Venindi Pantai," aku Brigjen (Pol) Waterpauw.

Menurutnya, saat ini, pihaknya sudah mengerahkan pasukan untuk mengamankan situasi di kawasan tersebut, yakni dua pleton Brimob dan satu satuan setingkat kompi Dalmas.

"Personel TNI sendiri saat ini sudah disiagakan di satuan masing-masing sehingga bila dibutuhkan dapat segera dikerahkan," kata Birgjen (Pol) Paulus Waterpauw seraya mengakui hingga saat ini belum mendapat laporan lengkap tentang insiden tersebut.

Antara melaporkan dari Manokwari, Rabu (5/12/2012), saat ini, aktivitas masyarakat lumpuh akibat sejumlah ruas jalan diblokade warga. Pusat perbelanjaan ditutup, bahkan para pelajar dipulangkan guna menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan.

Timotius Ap merupakan residivis sejumlah kasus kriminal di Manokwari, ibu kota Papua Barat. Ia ditembak di kawasan Pantai Maripi karena akan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Ia sempat mengeluarkan senjata api yang kemudian diketahui merupakan senjata rakitan.

Peluru yang dilepaskan polisi mengenai pinggang kanan Timo. Pada Selasa, sekitar pukul 18.00 WIT, Timo dinyatakan meninggal di RS AL Manokwari.

================================

Timotius AP, narapidana Lembaga Permasyarakatan Kelas IIb Manokwari, yang kabur dari penjara pada Agustus 2012, tewas setelah ditembak Satuan Buru Sergap (Buser) Polsek Manokwari, Selasa (4/11) sore di Maripi pantai. Timotius ditembak karena berusaha melarikan diri ketika hendak ditangkap.

AP yang terkena timah panas aparat pada bagian punggung belakang, akhirnya tewas, setelah sempat dilarikan ke Rumah Sakit Angkatan Laut (Rumkital). Selain itu dalam penyergapan ini, polisi juga berhasil mengamankan satu pucuk pistol rakitan beserta 3 butir peluru dan 1 unit kendaraan Yamaha Mio warna putih.

"Kami terpaksa melumpuhkan Timotius AP, karena saat akan ditangkap mencoba melawan petugas dengan menggunakan senpi," kata Wakil Kapolres Manokwari, Kompol Mughoni SIk di Manokwari.

Mughoni mengatakan, awal penyergapan sempat terjadi kejar-kejaran antara anggotanya dengan Tomotius AP di Kampung Maripi pantai, Distrik Manokwari Selatan. "Kejar-kejaran dengan motor itu, Timo terjatuh dari motornya. Dan saat akan ditangkap Timo melakukan perlawanan dengan pistol yang dipegang. Anggota saya langsung keluarkan tembakan, karena keselamatannya terancam," ujar Mughoni.

Mughoni menjelaskan, Timotius AP, sebelumnya telah dilaporkan melarikan dari dari Lembaga Permasyarakatan pada bulan Agustus 2012 lalu. Pria yang divonis 18 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Manokwari melarikan diri dengan melompat tembok Lapas.

"Permintaan bantuan Lapas ini, kita sudah tangkap pelaku. Tapi saat dibawa ke Lapas hanya semalam Timo lari lagi. Waktu lari ini dia buat kasus lagi, jadi ada 11 kasus yang dibuat, yakni perampokan dan pemerkosaan," tutur Mughoni.

Perwira Pengawas Rumah Sakit Angkatan Laut, (Rumkital) Manokwari, Lettu drg, Iwan Kurniawan mengatakan, korban saat dibawa oleh pihak kepolisian, langsung dilakukan tindakan medis. Namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan. "Kami telah mengeluarkan proyektil yang bersarang di tubuh korban. Proyektil itu bersarang di bagian punggung belakang tembus di depan," katanya.

 

Pasca-Kerusuhan, Manokwari Mulai Kondusif

MANOKWARI.KOMPAS.com - Situasi Kabupaten Manokwari, Papua Barat, berangsur-angsur kondusif. Tidak ada lagi konsentrasi massa dan aksi pembakaran. Warga sudah terlihat mulai menjalankan aktivitasnya seperti sedia kala sejak Rabu sore hingga malam.

Meski demikian, sejumlah fasilitas umum masih dijaga ketat oleh kesatuan TNI-AD dari Yonif 752 Arfai. "Situasi secara umum Kota Manokwari sudah kondusif. Kami juga telah melakukan koordinasi dengan sejumlah tokoh masyarakat, agama, MRPB, agar dapat memberikan penjelasan secara baik kepada masyarakat, sehingga mereka paham persoalan sebenarnya," kata Kapolda Papua Irjen Tito Karnavian di Manokwari, Rabu (5/12/2012).

Menurut Tito, kejadian yang terjadi pada Rabu siang itu dikarenakan kesalahpahaman informasi dari masyarakat. Warga mendengar ada warga Papua yang ditembak oleh polisi sehingga mereka mengamuk. Padahal, langkah aparat dengan menembak narapidana Timotius AP merupakan langkah tepat anggota polisi untuk membela diri. Saat itu Timo melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata api (senpi).

"Timo sempat menembak. Namun, pelurunya kelet, sehingga tidak keluar," kata Tito.

Dalam pantauan Kompas.com, Rabu sore, sejumlah ruas jalan-jalan di Manokwari masih dipenuhi material bangunan, batu, kayu, dan ban bekas. Di beberapa lokasi seperti Jalan Yos Sudarso Sanggeng terdapat tumpukan sampah yang menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Selain itu sejumlah fasilitas vital, seperti Kantor Perbendaharaan Papua Barat, Bank Papua, Bank Mandiri, dan BRI serta sejumlah supermarket besar dijaga ketat aparat TNI-AD dari kesatuan Yonif 752 Arfai.

Pasca tewasnya Timotius AP pada Selasa malam lalu, ratusan massa kerabat korban melakukan pembakaran pos polisi Sanggeng dan pos lalu lintas, serta kantor Polsek Kawasan Laut. Selain itu, massa juga merusak sejumlah fasilitas umum.

 

Belajar Mengajar Terhenti dan Masyarakat Mengungsi

JAYAPURA, CEPOS, – Aksi penembakan yang dilakukan sekelompok orang bersenjata di Tiom, Kabupaten Lanny Jaya pada Senin (3/12) lalu, membawa dampak pada kehidupan masyarakat di sana. Laporan dari pihak kepolisian, situasi belajar mengajar menjadi terhenti dan ada masyarakat yang terpaksa mengungsi pasca kejadian penembakan itu.
Seperti diberitakan sebelumnya, kelompok sipil yang membawa senjata masuk ke daerah Tiom. Disana mereka melakukan penembakan terhadap seorang warga bernama Ferdi Turualo (25) pada Senin (3/12). Korban yang adalah seorang tukang, saat itu hendak ke pasar ditembak di kepala belakang tembus ke dahi. Korban dilaporkan tewas ditempat.
Kabid Humas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta Jaya, S.Ik ketika dikonfirmasi perkembangan situasi di Tiom mengatakan, sementara ini, situasi di Tiom sudah kondusif, namun hingga saat ini pihak kepolisian yang terdiri dari gabungan Brimob dan TNI masih melakukan pengejaran terhadap kelompok sipil bersenjata yang telah melakukan aksi penembakan yang membuat situasi di Kabupaten Lanny Jaya kacau.
"Aparat gabungan TNI/Polri dilapangan sudah berhasil memukul mundur kelompok tersebut dan situasi berangsur pulih. Ini juga berkat koordinasi anggota di lapangan untuk menyakinkan tokoh masyarakat agar kembali menciptakan situasi yang kondusif," tuturnya.
"Kami saat ini masih melakukan pengejaran di Tiom dan sekitarnya. Namun yang terpenting, kami memukul mundur dulu mereka. Agar tidak meresahkan masyarakat sipil yang ada di sana," ungkapnya kepada wartawan, Selasa (4/12).
I Gede menjelaskan, motif para kelompok sipil bersenjata ini mencoba untuk masuk ke kota Tiom hanya ingin menganggu keamanan disana. Kemudian berusaha menghambat pembangunan. "Dugaan kami, mereka hanya ingin mengacaukan keadaan disana," paparnya.
Bahkan I Gede menjelaskan, meninggalnya Ferdi itu dikarenakan para kelompok sipil bersenjata ini ingin menghambat pembangunan yang tengah dilakukan oleh pemerintah setempat. Pasalnya korban adalah salah satu tukang bangunan yang handal.
"Dia tulang punggung pembangunan di Kabupaten Lanny Jaya. Akibat meninggalnya dia, dampaknya itu luas. Bahkan membuat terbengkalai pembangunan. Dia salah satu tukang yang handal," tuturnya.
I Gede juga mengklarifikasi, adanya tudingan yang mengklaim bahwa Ferdi, korban penembakan adalah seorang Intelejen. "Itu tidak benar, sebab Ferdi adalah seorang buruh bangunan yang handal. Dia saat itu bukan ada di tengah TKP ketika adanya baku tembak, dimana awalnya suara tembakan, yang diduga Ferdi tertembak," tegasnya.
I Gede menambahkan, karena perbuatan para pelaku kelompok bersenjata ini, banyak masyarakat yang mengungsi di Lanny Jaya. "Karena mereka mau membuat kekacauan dan masarakat tidak mau kena imbasnya. Jadi, ada masyarakat yang mengungsi, Namun untuk jumlah yang mengungsi, kami belum tau," tukasnya.
Disamping itu, lanjut I Gede, proses belajar anak-anak disekolah terganggu semenjak kejadian di Tiom. "Sampai saat ini anak-anak sekolah jadi pada takut. Mereka takut kelompok itu, berupaya menyusup ke Tiom untuk mengacau keamanan. Sehingga aktivitas terganggu,dan mama-mama yang hendak menghidupi keluarga dengan berjualan, juga mengurungkan niatnya karena merasa takut" tuturnya.
Selain proses belajar terganggu, sambung I Gede, distribusi bahan makan dari Wamena tersendat, lantaran jalur darat terputus. Tak hanya itu, sampai saat ini beberapa masyarakat berupaya mengungsi dari Tiom dan perekonomian juga terhenti.
"Benar-benar aktivitas masyarakat terganggu. Namun kami akan berupaya untuk memberikan rasa aman dan memulihkan kembali situasi disana menjadi kondusif," jelasnya.
Sedangkan terkait jenazah Ferdi, I Gede menuturkan, hari ini (red, Selasa) jenazahnya sudah diterbangkan ke kampung halamannya di Toraja.
"Jenazah Ferdi tadi pagi ( kemarin, red) sudah diterbangkan ke Kabupaten Jayapura dengan pesawat Trigana dan kemudian diterbangkan denga pesawat Merpati dari bandara Sentani," tandasnya.
Sementara itu, Juru Bicara TPN Papua Barat, Col. Jonah Wenda, meminta aparat keamanan lebih professional dalam mengungkap penembakan di Pirime mau pun Tiom, Kabupaten Lanny Jaya. Dia juga meminta agar penegakan hukum itu tidak mencedarai masyarakat tak bersalah.
"Penegakan hukum itu sudah kewenangan aparat keamanan. Tapi kami minta jangan sampai adanya masyarakat sipil yang tidak bersalah menjadi korban ketika penegakan hukum berlangsung," jelasnya, Selasa (4/12) saat dia temui wartawan di Mapolda Papua.
Sampai berita ini ditulis, Cenderawasih Pos belum mendapat konfirmasi langsung ke masyarakat atau aparat pemerintahan di Tiom tentang situasi sebenarnya yang terjadi di daerah tersebut. Laporan situasi disana baru diperoleh hanya dari pihak kepolisian.

 

Noken Harus Jadi Ikon Papua

JAYAPURA [PAPOS] – Dinas Pariwisata Jayapura menilai bahwa Noken (tas anyaman multifungsi kerajinan tangan rakyat setempat) yang ditetapkan UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia Tak Bergerak harus menjadi ikon di bumi Cendrawasih itu.

Hal itu dikatakan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Papua Eveerth Merauje di Jayapura, Rabu terkait keputusan UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) atau Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan menetapkan Noken sebagai Warisan Budaya Dunia Tak Bergerak dalam Sidang UNESCO di Paris, Prancis, pada 4 Desember 2012.

"Noken harus diupayakan menjadi ikon dan ciri khas orang Papua," katanya. Dikatakanya bahwa dengan diakuinya Noken itu maka secepatnya hal ini perlu diapresiasikan oleh semua pihak yang ada di wilayah tersebut.

"Noken melukiskan identitas dan jati diri pribadi dan suku di Papua," katanya. Ia menilai bahwa menindaklanjuti keputusan salah satu badan khusus di PBB itu maka pemerintah daerah di provinsi itu harus memberikan perlindungan hukum, yakni Perda untuk upaya pelestarian Noken.

Ia juga mengatakan noken perlu dimasukan dalam pelajaran disekolah-sekolah yang ada didaerah tersebut sebagai suatu kearifan lokal, sehingga para generasi muda penerus bangsa tidak melupakan tentang noken. "Saya setuju jika noken dimasukan dalam pelajaran muatan lokal di sekolah," katanya.

Sementara itu, Marshel Suebu dari Komunitas Noken Papua (Konopa) yang telah mematenkan merk daganganya di Kemenkumham RI dengan nama "konopa" mengatakan pihaknya terus berupaya untuk melestarikan noken sebagai bagian dari budaya orang Papua.

"Dan kami ingin lestarikan noken. Tentunya perlu kajian-kajian yang mendalam dari pihak-pihak yang berkompeten karena noken menurut kami mempunyai makna yang sangat mendalam," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Noken atau tas rajutan khas Papua akhirnya diakui sebagai Warisan Budaya Dunia Tak Bergerak dalam Sidang UNESCO di Paris, Prancis, pada 4 Desember 2012.

"Hari ini jam 10.30 waktu Paris Noken diakui oleh UNESCO. Delegasi Republik Indonesia termasuk dari Papua juga hadir dan kita semua patut bersyukur dan bangga pada Papua," kata Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Kebudayaan Wiendu Nuryanti dalam pesan singkat yang diterima di Pekanbaru, Riau, Selasa (4/12)

 

KontraS Minta Evaluasi Kebijakan Keamanan di Papua

JAYAPURA [PAPOS] – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] Papua meminta pemerintah mendorong dan mengevaluasi kebijakan keamanan di Papua. Termasuk menolak pasukan organik dan non-organik serta rasionalisasi jumlah TNI dan Polri di Tanah Papua.

KontraS mengkhawatirkan, jika penambahan pasukan di Papua, bukannya membantu, malah menambah korban-korban kekerasan lagi di Tanah Papua.

Hal ini diungkapkan Plh Sekretaris BUK, Nehemia Yaribab dalam konferensi pers, didampingi Koordinator KontraS Papua, Olga Hamadi SH, Jumat [7/12) kemarin di Sekretariat KontraS Papua, Padang Bulan, Distrik Heram.

Memperingati tragedy Abepura berdarah 12 tahun silam, yaitu 7 Desember 2000 lalu, yang tidak tersentuh hukum pelaku-pelakunya, kata Nehemia masih meninggalkan trauma bagi para korban dan keluarganya.

Ia menuturkan, kasus pelanggaran HAM di Papua mulai dari tahun 1969 sampai saat ini, begitu banyak tertumpuk tanpa ada proses hukum yang jelas. Yang ada bagi orang Papua secara umum, rasa ketidakadilan, trauma dan luka yang sangat mendalam.

Dari sekian banyaknya kasus yang terjadi di Tanah Papua, dirinya menilai, ada tiga kasus yang kini masih dalam kategori kasus pelanggaran HAM berat. Di antaranya, kasus Abepura sejak tahun 2000 silam, Kasus Wasior 2001 dan kasus Wasior 2003.

“Ketiga kasus ini, hanya 1 kasus yang dibawa ke proses pengadilan HAM permanen di Makassar pada tahun 2005 silam. Namun khusus untuk kasus Abepura yang terjadi pada tanggal 7 Desember tahun 2000 silam tidak ada penjelasan hukum yang jelas,” ujarnya.

Padahal, jelas dia, kasus tersebut terjadi pada pukul 01.30 Wit terhadap Mapolsekta Abepura dengan pembakaran ruko Abepura karena tindakan orang tak dikenal (OTK) yang mengakibatkan 1 (satu) anggota polisi meninggal dunia bernama, almarhum Bripka Polisi Petrus Eppa dan 3 orang lainnya mengalami luka-luka.

Bahkan, di tempat yang sama dilakukan pembakaran ruko yang berjarak 100 meter dari Markas Mapolsek Abepura, kemudian terjadi juga penyerangan dan pembunuhan Satpam di Kantor Dinas Otonom Kotaraja, Abepura.

Pada hari yang sama, ia menuturkan, penyerangan ke Mapolsek Abepura, AKBP Drs. Daud Sihombing, SH setelah menelpon Kapolda Brigjen Pol Drs. Moersoertidarno Moerhadi D untuk langsung melaksanakan perintah operasi,” jelasnya. Berdasarkan perintah itu, kata Nehemia, aparat langsung melakukan pengejaran terhadap tiga asrama mahasiswa, yakni Asrama Ninmin, Yapen Waropen, dan Asrama IMI (mahasiswa Ilaga) serta tiga pemukiman penduduk sipil lainnya.

Tidak hanya itu. anggota Brimob melakukan pengrusakan, pemindahan paksa (Involuntary displace persons), ancaman, makian, pemukulan dan pengambilan hak milik (right to property) mahasiswa dan mahasiswa digiring ke dalam truk dan dibawa ke Mapolsek.

“Pemukulan, penangkapan dan penyiksaan (Persecution) berulang-ulang kali terhadap masyarakat yang tidak tahu menahu di pemukiman penduduk sipil kampung Wamena di Abe Pantai, Suku Lani asal Mamberamo di Kotaraja dan suku Yali di Skyline,” katanya.

Berdasarkan pelanggaran HAM tersebut, Nehemia menyatakan sikap kepada kepada pemerintah. Pertama, Presiden Republik Indonesia dalam hal Ini Komnas HAM segera menindaklanjuti kasus pelanggaran HAM berat Wasior dan Wamena, karena proses hukum masih tidak jelas di Kejaksaan Agung. Komnas HAM Jakarta dan harus menjelaskan kepada para keluarga korban sampai dimana tahapan proses tindaklanjut atas pelanggara yang terjadi.

Kedua, mendesak kepada Gubernur Provinsi Papua, DPRP dan MRP untuk mendorong dan mengevaluasi secara resmi atas kebijakan keamanan di Papua dan menolak pasukan organik dan organik serta rasionalisasi jumlah TNI dan Polri di Tanah Papua yang akan mengakibatkan korban-korban baru di Tanah Papua.

“Terakhir, kami minta hentikan segala macam upaya dan bentuk kekerasan, baik itu penembakan, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, pembungkaman demokrasi dan lainnya,” tukas Nehemia.

Sementara itu, Koordinator KontraS, Olga Hamadi SH, mengemukakan, pelanggaran HAM di Papua tidak hanya seperti yang dipaparkan. Masih banyak kasus masih ditutup oleh aparat kepolisian, bahkan pelaku yang melakukan pelanggaran HAM di Papua menurutnya sekan-akan dipelihara.

“Terbukti, pelaku pelanggaran HAM tidak diberikan hukuman berat, melainkan diberikan hukuman yang begitu ringan-ringan. Anehnya lagi, ketika dibebaskan langsung naik pangkat setelah dipindahkan dari jabatannya,” ujar Olga menyayangkan.

Olga menilai, ketika pelangaran HAM di tanah Papua tidak ditindaklanjuti sampai ke proses hukum, ditakutkan akan semakin banyak kasus pelanggaran HAM lainnya di tahun-tahun yang akan datang.

Untuk itu, pihaknya tidak akan pernah berhenti untuk menyampaikan hal ini kepada pemerintah, karena masyarakat menginginkan keadilan. “Jangan melakukan pelanggaran HAM lalu tidak diproses, itu yang tidak kita inginkan,” ujar Olga

 

Demo di Perumnas III, Mahasiswa dan Polisi Tarik Ulur

JAYAPURA [PAPOS] –Badan Eksekutif Mahasiswa [BEM] FISIP bersama Forum Anti Pelanggaran HAM di Papua dan beberapa aktivis lainnya sempat tarik ulur dengan aparat Kepolisian ketika melakukan aksi unjuk rasa di Putaran Taksi Perumnas III Waena, Distrik Heram dalam rangka memperiganti Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Se Dunia, dengan Koordinator Umum, Yason Ngelia dan Koordinator Lapangan, Septi Meidodga, Senin (10/12) kemarin.

Aksi unjuk rasa iikuti sekitar 70 orang lebih itu, membawa sejumlah spanduk yang intinya meminta kepada Pemerintah untuk menutaskan seluruh kasus pelanggaran HAM Papua, Biak berdarah, Wasior berdarah, Wamena berdarah, Abepura berdarah, stop penangkapan, pembunuhan aktivis HAM Papua dan Komnas PBB segera melakukan Intervensi HAM Papua demi penyelamatan orang Asli Papua serta Internasional segera mengadili Indonesia di Mahakamah Internasional dengan kasus pelanggaran HAM yang dilakukan di tanah Papua.

Dari aksi itu dilakukan pentahanan oleh aparat Kepolisian dari Polres Jayapura Kota, yang dipimpin Wakapolres Jayapura Kota, Kompol Jefri R Siregar, SiK dan Kabag Ops Polres Jayapura Kota, AKP Kiki Kurnia, Amk. Mahasiswa diminta untuk tidak melakukan aksi demo, karena tidak memegang Surat Ijin Tanda Terima Pemberitahuan [STP] aksi demo dari Polda Papua.

Para pendemo-pun tetap bersikap tegas untuk tetap melakukan aksi demo damai untuk menyampaikan aspirasi mereka ke DPRP selaku perwakilan rakyat Papua.

Karena di tanah Papua banyak terjadi pelanggaran HAM, sehingga selaku mahasiswa sudah saatnya berbicara untuk menyampaikan aspirasi. “Demo ini bukan demo politik, akan tetapi ini merupakan Mahasiswa yang meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk menuntaskan atas pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua,” ungkap Yason dalam orasinya.

Soal ijin pemberitahuan, Yason menegaskan bahwa pihaknya telah menyurat kepada Polda Papua untuk melakukan aksi demo ke DPRP dalam mempertingati Hari se-dunia yang jatuh pada tanggal 10 Desember 2012 hari ini.

“Kami tau persis tentang demo dan surat ijin sudah diberikan oleh Polda dan surat itu lengkap sesuai apa yang menjadi bahan untuk menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah, kalau ada kesalahan bisa dikoreksi bukan untuk ditahan-ditahan saat menyampaikan aspirasi didepan umum. Polisi bertujuan, hanya memberikan keamanan bukan untuk menakut-nakuti,” tukasnya.

Yason menuturkan, tanggal 10 Desember merupakan hari terpenting bagi rakyat Papua, dimana pelanggaran HAM yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sejak Papua dipaksakan masuk ke dalam Indonesia tahun 1962.

“Sampai sekarang, tahun 2012 ini pun pelanggaran itu masih terjadi di mana-mana seluruh tanah Papua. Tindakan brutal yang dilakukan Aparat TNI-Polri untuk menghilangkan nyawa orang Papua dengan berbagai cara ini harus dihentikan, sehingga melalui hari sedunia inikami ingin memberitahukan kepada semua orang bahwa pelanggaran HAM di tanah Papua masih terus terjadi,” tukasnya.

Para pendemo-pun tidak diijinkan untuk melakukan perjalanannya menuju ke DPRP karena mereka tidak memiliki surat ijin demo, sehingga Kapolres Jayapura Kota, AKBP, Alfred Papare, Sik menemui Koordinator Lapangan untuk menyampaikan atas ijin tersebut.

Dan selanjutnya para pendemo mengeluarkan surat ijin demo yang diberikan oleh Polda Papua, sehingga berdasarkan ijin tersebut diijinkan langsung untuk menyampaikan aspirasi mereka ke DPRP dengan menggunakan mobil truk.

Sementara itu, dari aksi demo yang mereka lakukan, proses perkuliahan mahasiswa baik di Kampus bawah maupun di kampus atas lumpuh total karena para pendemo memalang pintu gerbang Kampus dan mereka meminta mahasiswa maupun para Dosen untuk tidak melakukan perkuliahan di Kampus, karena hari ini merupakan hari pelanggaran HAM yang patut dirayakan dan diminta kepada Pemerintah untuk menyelesaikan terlebih dahulu atas pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua

 

Punya Senpi Otomatis, Warga Manokwari Dibekuk

MANOKWARI, KOMPAS.com - Kepolisian Manokwari mengamankan satu pucuk senjata api otomatis jenis Cobra kaliber 3.2 millimeter. Selain senpi juga diamankan sebuah magazen serta 12 butir peluru. Semuanya diperoleh dari sebuah kamar kos yang ditempati warga berinisial AA (25 tahun), di komplek Swapen Perkebunan, Manokwari.

"Kita temukan senpi dan magazennya dalam keadaan terpisah. Jadi, senpi dan magazennya itu dalam keadaan kosong," kata Kasat Reskrim Polres Manokwari, AKP Diaz Sasongko, Senin (10/12/2012).

Diaz mengatakan, penemuan senpi ini didasarkan dari laporan masyarakat pada, Sabtu (8/12/2012). Namun dalam penggerebekan itu, pelaku AA tidak berada di kos-kosannya itu. Baru keesokan harinya, Minggu (9/12/2012) pelaku menyerahkan diri ke Polsek kota Manokwari. "Kita sudah tahan pelaku di sel Mapolres untuk penyidikan lanjutan," ujarnya.

Berdasarkan pengakuan pelaku di hadapan penyidik Satreskrim Polres Manokwari, senpi itu dibeli pada awal Oktober 2012 lalu dari seorang yang tidak dikenalnya. Senpi itu dibeli seharga Rp 40 juta. "Dia mengaku membeli hanya untuk jaga diri, karena selalu diganggu sama orang di kawasan Wosi," ujar Sasongko.

Sasongko, menambahkan pelaku sejauh ini dapat dikenai Undang-Undang darurat Nomor 12 Tahun 51 tentang tanpa hak menguasai, memiliki, menyimpan, membawa, menggunakan senpi dan amunisi dengan ancaman hukuman kurungan hingga 12 tahun penjara.

 

Spesies Ikan Purba Kolakan Ditemukan di Perairan Opiaref

BIAK[PAPOS]- Wilayah perairan laut sepanjang Kampung Opiaref, Kabupaten Biak Numfor, berdasarkan hasil penelitian ilmuwan Jepang ditemukan habitat hidup spesies ikan purba Kolakan.

"Ikan purba ini berukuran besar hidup ratusan tahun silam dan masih dapat dilihat di wilayah perairan Opiaref, Distrik Oridek, hingga sekarang," ujar Bupati Biak Yusuf Melianus Maryen di Biak, Selasa.

Ia mengakui, jika wilayah ikan purba Kolakan itu dikemas sebagai objek pariwisata bahari maka bisa menarik minat turis mannegara untuk melihat langsung kehidupan alam laut ikan tersebut.

Pemkab Biak, lanjut Bupati Maryen, sangat berterima kasih dengan ilmuwan Negeri Sakura itu karena telah melakukan studi potensi kelautan di wilayah kepulauan Biak Numfor.

"Untuk menghidupkan bidang pariwisata bahari di perairan Biak berupa menyelam, memancing dan snorkling maka habitat hidup ikan purba bisa menjadi daya tarik wisatawan unggulan," katanya.

Untuk retribusi penerimaan daerah dari sektor pariwisata, menurut Maryen, pendapatan bidang ini masih sangat terbatas karena minimnya investor memanfaatkan potensi pariwisata bahari yang dimiliki Biak.

"Pemkab telah membuat regulasi perlindungan sumber daya alam Pulau Biak sebagai komitmen pemerintah menjaga keaslian dan keberagaman sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat," kata Bupati Maryen.

Berdasarkan data kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara di Kabupaten Biak Numfor setiap tahun mencapai 15 ribuan orang.

 

Spesies Burung Cenderawasih Kuning Biak Sisa Satu

BIAK[PAPOS]- Penangkaran burung Cenderawasih kuning dari Yapen (Paradieae minor) yang dikelola taman burung dan anggrek Kabupaten Biak Numfor tersisa satu ekor dari keseluruhan 22 ekor.

"Jumlah spesies Cenderawasih Kuning sejak tahun karena berbagai faktor, salah satu penyebab karena termakan usia hingga mati dan terbang melarikan diri ke alam bebas," kata petugas taman burung Ny J.Mirino kepada wartawan peserta Jurnalistik Pariwisata saat mengunjungi taman burung, Senin.

Ia mengatakan, jumlah keseluruhan burung yang dikelola taman burung Biak mencapai 122 ekor dengan 26 jenis spesies.

Diantara berbagai spesies burung yang dikelola taman Burung terdiri jenis burung bayan Biak (electus roratus), kasuari, beo, kakak tua rawa dan berbagai jenis lainnya.

"Dari 122 ekor burung yang kini hidup di area taman burung Biak tetap mendapat perawatan kesehatan secara rutin dan mendapat jatah makanan diberikan petugas," ujarnya.

Untuk kebutuhan makan bagi burung di taman burung Biak, lanjutnya, pihak pengelola memberikan makanan berupa pisang, pepaya dan jenis makanan lain sesuai kebutuhan.

"Ketersediaan makanan untuk burung setiap hari disediakan petugas, ya untuk jatah makan sesuai kebutuhan seperti pisang, pepaya dan lain sebagainya," ujarnya.

Areal taman burung dan anggrek Biak dibangun sejak 1991 Dinas Kehutanan Papua memiliki luas keseluruhan 28 hektare, lima hektare diantaranya sudah dikelola dengan penangkaran 26 spesies burung dan 100-an anggrek.

 

Bupati Lantik 79 Kepala Kampung di 11 Distrik

SERUI [PAPOS]-Sebanyak 79 Kepala Kampung se-kabupaten kepulauan Yapen dari 11 distrik, Rabu (12/12) kemarin dilantik Bupati Kepulauan Yapen, Tonny Tesar, S.Sos di alun-alun Trikora Kota Serui. Pelantikan ini juga terbilang istimewa sebab Menteri Lingkungan Hidup, Prof Berth Kambuaya dan Bupati Se-kawasan Teluk Cenderawasih.

Bupati Kepulauan Yapen, Tonny Tesar mengemukakan dalam proses pelaksanaan pemerintahan Kampung agar pembangunan di Kampung dapat lebih maju dan berkembang di masa yang akan dating butuh peran dairi seorang kepala kampung.

"Saya tegaskan bahwa di pundak epala kampung diletakkan idealisme yang merupakan akumulasi dari begitu besarnya harapan dan cita-cita masyarakat untuk mewujudkan masa depan kampung yang lebih baik dan sebagai landasan strategis pencapaian visi dan misi bupati dan wakil bupati Yapen peridoe 2012-2017, menuju Yapen yang nyaman, maju dan sejahtera," tegasnya.

Bupati menekankan agar para Kepala Kampung dapat bekerjasama dengan badan masyawarah Kampung. Disamping itu, penyelenggara Kampung harus duduk bersama-sama untuk memberikan jawaban yang baik sesuai dengan aspirasi masyarakat.

"Saya harapkan Kepala Kampung dapat membangun kemitraan yang kondusif dengan Bamuskam, keduanya supaya bergandengan tangan dan saling merangkul serta saling menghormati baik dalam tugas sehari-hari maupun dalam kehidupan bermasyarakat," pintahnya.

Bupati meminta kepada para Kepala Kampung yang baru ia lantik, supaya tampil sebagai figur Kepala Kampung yang dapat memaknai kepercayaan, mewujudkan ekspetasi masyarakat tentang pelayanan publik yang responsif serta akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat, yang akan di pertanggung jawabkan melalui kepemimpinan para Kepala Kampung.

 

Provinsi Teluk Cenderawasih Dideklarasikan

SERUI [PAPOS]-Masyarakat dari lima kabupaten di wilayah adat Teluk Saereri yaitu Kabupaten Biak, Serui, Waropen, Supiori dan Mamberamo Raya mendeklarasikan pemekaran Provinsi Teluk Cenderawasih, Rabu (12/12) dipusatkan alun-alun Kota Serui.

Deklarasi Provinsi Teluk Cenderawasih, dihadiri Menteri Lingkungan Hidup RI Prof. Berth Kambuaya bersama rombongan dari Jakarta, Kadis Kehutanan Provinsi Papua Marten Kayai, Bupati Biak Numfor Yusuf Maryen bersama Ketua DPRD dan tokoh masyarakat, Bupati Waropen DR. Drs. Yesaya Buinei, MM, Wabup Waropen, Yermias Bisay, SH, Ketua DPRD Waropen, Pdt. Peneheas Hugo Tebay, STh, dan tokoh masyarakat Waropen, Bupati Kepulauan Yapen, Tonny Tesar, S.Sos, Wabup Yapen, Frans Sanadi, BSc, S.Sos, MBA, Ketua DPRD Yapen, Yotam Ayomi, Muspida Yapen, Sekda Yapen, Drs. Yan Piter Ayorbaba, MM, pimpinan dan anggota DPRD, para pimpinan SKPD Yapen dan ratusan warga masyarakat dan tokoh masyarakat serta 79 Kepala Kampung yang baru di lantik Bupati.

Ketua Badan Kerja Sama antar Daerah yang juga pengagas Provinsi Teluk Cenderawasih, Yusuf Melianus Maryen di Biak, Rabu mengatakan, dekalarasi disepakati di Serui sebagai tindak lanjut hasil kesepakatan bersama rapat kerja Bupati dan asosiasi Ketua DPRD se kawasan Teluk Cenderawasih di Biak 23 November 2012.

Ia mengakui, kota Serui dipilih sebagai pusat deklarasi Provinsi Teluk Cenderawasih karena Kabupaten ini punya sejarah historis melahirkan pahlawan Nasional Silas Papare yang berjuang mengusir penjajah Belanda serta mengikat. Wilayah tanah Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Sebagai kota perjuangan dalam menegakan NKRI sangat wajar jika kota Serui dipilih sebagai tempat deklarasi pemekaran Provinsi Teluk Cenderawasih," ujarnya.

Ia menyebutkan, lima wilayah pemekaran Provinsi Teluk Cedenrawasih memiliki kesamaan geografis sebagai daerah kepulauan dan memiliki komitmen bersama untuk kemajuan daerah menjadi lebih sejahtera, mandiri dan sejajar dengan daerah lain di Indonesia.

Sementara Menteri Lingkungan hidup RI, Prof. Berth Kambuaya menegaskan bahwa pembentukan DOB Provinsi Teluk Cenderawasih sudah terlambat. Kendati demikian, ia meminta para pemimpin dan masyarakat di kawasan teluk Cenderawasih harus sehati dan sejiwa dalam mendorong dan memperjuangkan terbentuknya DOB Provinsi Teluk Cenderawasih. "Jangan ada muatan politik, tetapi saya yakin dan percaya jika pemimpin dan masyarakat sekawasan Teluk Cenderawasih bersatu hati, sehati dan sejiwa memperjuangkannya, alhasil DOB Provinsi Teluk Cenderawasih akan tergapai," katanya.

Setelah menerima aspirasi, Kambuaya secara tegas pula menegaskan setelah ia tiba di Jakarta hari ini, aspirasi DOB akan ditindak lanjuti kepada Menteri Pendayaan Aparatur Negara (Menpan), bahkan sampai ke bapak Presiden RI aspirasi DOB Provinsi Teluk Cenderawasih akan dilaporkan.

Deklarasi DOB Provinsi Teluk Cenderawasih, kata Kambuaya, tidak ada dalam jadwal bahkan menghadiri pelantikan 79 Kepala Kampung di Yapen. Pasalnya, ia hadir di Kabupaten kepulauan Yapen adalah untuk menghadiri undangan perayaan Natal KNPI se-Provinsi Papua, yang di laksanakan kemarin malam di lapangan Alun-Alun Trikora Serui.

Namun demikian, ia merasa bangga karena anugerah dan perlindungan Tuhan bagi ia bersama rombongan lebih khusus bagi pemerintah dan masyarakat di kawasan teluk Cenderawasih, karena sejarah bahwa kawasan teluk Cenderawasih memiliki persamaan budaya dan adat istiadat yaitu Saireri, dan sumber daya alamnya sangat kaya.