Other Penjelasan Tentang Data Kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS)

Tidak smua yg bekerja di Badan Pemerintah, punya mental seperti Gayus. Walaupun mungkin jumlahnya tinggal sedikit, tapi masih ada yang benar-benar rela mengabdi demi
Indonesia yg lebih baik. Namun, di saat sekarang ini, ketika pemberitaan di media tentang Gayus dan korupnya berbagai Badan ataupun Lembaga Pemerintah begitu gencar, timbul stereotip di masyarakat seolah-olah semua Lembaga sama korupnya. Padahal dari sekian banyak lembaga pemerintah, masih ada yang memiliki prestasi yg cukup membanggakan di bidangnya, hingga dijadikan rujukan oleh banyak negara lain. Dan tentunya tanpa perlu adanya tindak korupsi.


Sebelum kita men-judge kebohongan pada smua pernyataan pemerintah, salah satunya yang paling sering jadi pusat perhatian, yaitu angka kemiskinan, ada baiknya kita pahami bagaimana sebenarnya data-data kemiskinan BPS itu dihasilkan. Sehingga nantinya kita tidak hanya jd seperti tokoh2 sok tau yg berusaha mempolitisasi berbagai hal, hanya demi kepentingan parpol semata dan supaya kelihatan seolah-olah berpihak pada rakyat. Padahal mereka sendiri belum tentu tahu konsep kemiskinan BPS yg selama ini justru diakui kehandalannya dan sering dijadikan rujukan oleh negara-negara lain di dunia.

Spoiler: Data BPS

PENJELASAN DATA KEMISKINAN

Data Statistik Resmi (official statistics) adalah objektivitas universal. Seluruh dunia
mengukur kinerja pembangunan dan eksistensi bangsanya melalui penggunaan indikator statistik yang memenuhi standar pengukuran yang disepakati secara internasional. Pekerjaan statistik selalu dikawal oleh Kode Etik Statistik PBB. Di Indonesia akhir‐akhir ini, di sebagian kalangan, cenderung mispersepsi dalam memahami angka statistik.

Terkait data statistik kemiskinan misalnya kekeliruan dimaksud melebar ke mana‐mana.
Disadari bahwa salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan
Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin.

Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta
menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas hidup
mereka.

Secara umum kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau
sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan
dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Definisi yang sangat luas ini menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan masalah multi dimensional, sehingga tidak mudah untuk mengukur kemiskinan dan perlu kesepakatan
pendekatan pengukuran yang dipakai. Untuk mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia,

BPS menyediakan 2 jenis data yaitu data kemiskinan makro dan mikro.

Data Kemiskinan Makro
Salah satu konsep penghitungan kemiskinan yang diaplikasikan di banyak negara termasuk
Indonesia adalah konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan konsep ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Dalam aplikasinya dihitunglah garis kemiskinan absolut. Penduduk yang memiliki rata‐rata pengeluaran/pendapatan per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan disebut
penduduk miskin.

Penghitungan penduduk miskin dengan pendekatan makro didasarkan pada data sampel bukan data sensus, sehingga hasilnya adalah estimasi (perkiraan). Sumber data yang digunakan adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yang pencacahannya dilakukan setiap bulan Maret dengan jumlah sampel 68.000 rumah
tangga. BPS menyajikan data kemiskinan makro sejak tahun 1984 sehingga perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin bisa diikuti dari waktu
ke waktu. Data kemiskinan makro yang terakhir dihitung BPS adalah posisi Maret 2010 dan dirilis tanggal 1 Juli 2010.

Jumlah dan persentase penduduk miskin dihitung per provinsi dengan garis
kemiskinan yang berbeda-beda. Di DKI Jakarta besaran garis kemiskinan mencapai
Rp331.169 per kapita per bulan, sementara di Papua Rp259.128. Data di level nasional
merupakan penjumlahan penduduk miskin di seluruh provinsi, sehingga jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2010 sebesar 31,02 juta (13,33 persen dari total penduduk) dengan garis kemiskinan sebesar Rp211.726 per kapita per bulan.

Pada bulan Maret 2011 BPS akan kembali melakukan pengumpulan data Susenas dan hasil penghitungan penduduk miskin akan dirilis tanggal 1 Juli 2011. Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 1996‐2010 dapat dilihat pada Grafik 1.




Catatan:
Salah satu data kemiskinan yang mengundang polemik panjang adalah data kemiskinan
bulan Maret 2006. BPS mengumumkan jumlah penduduk miskin naik dari 35,1 juta (16,0%) pada Februari 2005 menjadi 39,30 juta (17,8%) pada Maret 2006 karena kenaikan
harga BBM.

Data Kemiskinan Mikro
Data kemiskinan makro hanya menunjukkan jumlah dan persentase penduduk miskin di
setiap daerah berdasarkan estimasi. Data ini berguna untuk perencanaan dan evaluasi
program kemiskinan dengan target geografis namun tidak dapat menunjukkan siapa dan dimana alamat penduduk miskin (sasaran) sehingga tidak operasional untuk program penyaluran bantuan langsung dan perlindungan sosial seperti bantuan
langsung tunai (BLT), raskin, dan Jamkesmas.

Untuk penyaluran bantuan langsung yang memerlukan nama dan alamat target
dibutuhkan data kemiskinan mikro. Pengumpulan datanya harus dilakukan secara sensus,
bukan sampel. Berbeda dengan metode penghitungan kemiskinan makro yang menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, pengumpulan data
kemiskinan mikro didasarkan pada ciri-ciri rumah tangga miskin supaya pendataan bisa
dilakukan secara cepat dan hemat biaya.

Upaya pengumpulan data kemiskinan mikro ini telah dilakukan BPS dua kali yaitu pada bulan Oktober 2005 dan September 2008. Data yang diperoleh disebut data Rumah Tangga Sasaran (RTS), yang mencakup bukan hanya rumah tangga (RT) miskin, tetapi juga RT hampir miskin, yaitu RT yang hidup sedikit di atas garis
kemiskinan.

Jumlah RTS hasil pendataan bulan September 2008 adalah 17,5 juta rumah tangga dengan jumlah anggota rumah tangga sebesar 60,4 juta jiwa. Namun, sebagian besar publik menggunakan angka 70 juta jiwa, dengan mengasumsikan besarnya rata‐rata anggota rumah tangga adalah 4 orang.

Jadi, sebetulnya tidak ada dua angka kemiskinan. Data 31,02 juta menunjukkan data penduduk miskin (pendekatan makro), sementara data 60,4 juta jiwa
menunjukkan data individu penduduk miskin plus hampir miskin (pendekatan mikro).
Selisih di antara keduanya menunjukkan besarnya penduduk hampir miskin di Indonesia. Mereka tidak tergolong miskin tetapi sangat rentan terhadap kemiskinan.
Perlu kehati‐hatian dalam membandingkan kedua data kemiskinan tersebut karena metode
penghitungan dan tujuan penggunaannya memang berbeda.

BPS‐RI
Jakarta, 27 Januari 2011

Source:
http://www.bps.go.id/brs_file/Penjelasan_Data_Kemiskinan.pdf

MEMBANGUN ITU MAHAL, TAPI...
AKAN JAUH LEBIH MAHAL JIKA MEMBANGUN TANPA DATA

 

Hai, IDWS Mania! Mohon bantuannya supaya IDWS berkembang dengan ikuti sosial media kami di:
Discord Forum IDWS - Facebook IDWS - Instagram IDWS - Twitter IDWS