Penetapan KHL, DKI Tetap Bertahan Pada 60 Komponen

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan tidak akan menaikan 60 komponen untuk menentukan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) DKI 2013. Sebab kalau dinaikkan menjadi 84 komponen, dikhawatirkan perusahaan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.


Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan jika menaikkan komponen KHL menjadi 84 komponen, maka produktifitas harus dinaikkan dan diukur juga dalam penetapan KHL.

“Kalau itu tidak dinaikkan, perusahaan bisa-bisa melakukan PHK besar-besaran. Jadi kita mesti ada keseimbangan. Ini tidak mungkin selesai masalah ini. Tetapi yang penting rumusannya sudah ada. Yaitu KHL. Ya saya kira itu,” kata Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (28/10).

Menurutnya, besaran KHL mencapai Rp 2,2 juta sudah cukup mewakili kebutuhan hidup pekerja lajang di Jakarta. Pasalnya, Indonesia masih berpatokan pada 60 komponen, belum bisa menyamai negara-negara maju yang sudah mencapai ratusan komponen.

“ Jadi ada negara-negara lain sudah bisa. Kita belum bisa. Sekarang kita masih bergelut di 60 komponen dulu. Kita sepakat prinsip menentukan UMP itu, dasarnya KHL. Nah untuk menentukan KHL kita lakukan survey,” ujarnya.

Ahok mengakui telah mengetahui terjadi perdebatan keras tentang biaya sewa kamar antara serikat pekerja/buruh dengan asosiasi pengusaha serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta pada saat sidang Dewan Pengupahan pekan lalu.

“Saya bicara sama buruh, kita fokuskan KHL dulu. Nanti pas penentuan UMP, baru kita lihat inflasi, pertumbuhan ekonomi. Tahun lalu kan kita baru pertama kali buat KHL. Kemudian buruh menuntut mesti naik 50 persen, karena tahun lalu naik 45 persen,” ujarnya.

Karena KHL DKI 2012 sudah melonjak cukup tinggi, berdampak pada kenaikan KHL DKI 2013 yang mengalami lonjakan sedikit. Bila dulu KHL 2012 mencapai Rp 1,9 juta, maka tahun ini hanya Rp 2,2 juta. Meski buruh menganggap KHL mencapai Rp 2,7 hingga 3 juta, tetapi pihaknya tetap menjalankan keputusan Dewan Pengupahan sebesar Rp 2,2 juta.

Dengan KHL sebesar itu, Pemprov DKI tetap berkewajiban menjaga daya saing usaha agar jangan sampai jatuh. Karena itu, Pemprov DKI harus menyediakan transportasi murah, perumahan murah dan harga sembako yang terkendali serta jaminan kesehatan dan pendidikan.(bhi)

www.cahaya.cohttp://www.cahaya.co/kanal/read/2/155/penetapan-khl-dki-tetap-bertahan-pada-60-komponen.html