News Nataru PPKM Level 3 Berkaca Lonjakan COVID-19 Eropa, RI 1 Pesan Gas Rem Harus Imbang

Seluruh jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju diminta untuk mengumumkan penerapan pembatasan mobilitas masyarakat jelang Natal dan Tahun Baru Nataru ke level 3.

Permintaan itu diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengacu pada lonjakan kasus COVID-19 di negara-negara Eropa baru-baru ini.

"Sampaikan mengenai perkembangan kenaikan kasus terjadi di Eropa ini penting sekali sebagai sebuah background dari keputusan yang akan kita ambil," ujar Jokowi dalam rapat terbatas mengenai evaluasi PPKM yang ditayangkan secara virtual, Senin (22/11).



Ia juga meminta kepada tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 untuk mengintervensi kondisi di masyarakat. Kepada kepala daerah, Presiden ingin mereka segera menerapkan pembatasan serupa.

"Agar disampaikan kepada gubernur, bupati dan wali kota agar betul-betul menyeimbangkan gas dan rem sehingga kita bisa mempertahankan momentum untuk tumbuh positif," ucap Jokowi.

Salah satu yang harus dikomunikasikan dengan baik adalah COVID-19 yang tidak terkendali akan mengakibatkan ekonomi dan pariwisata kembali terpuruk. Kondisi ini akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat sendiri.



Belum lagi Indonesia akan menjadi Presidensi KTT G-20 di Bali. Sehingga perhatian negara-negara di dunia tertuju kepada Indonesia dalam kemampuan menangani pandemi COVID-19.

Untuk Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang hadir dalam ratas tersebut, Jokowi memerintahkan agar segera mengambil tindakan antisipasi apabila terjadi gelombang ketiga jelang Nataru nanti.

"Saya minta Menteri Kesehatan untuk melakukan langkah-langkah antisipasi untuk memastikan kesiapan rumah sakit apabila terjadi lonjakan pasien selama akhir Desember," tutup RI 1, sebutan yang merujuk nomor plat mobil orang nomor satu di Kabinet itu.



Sekedar informasi, sejumlah negara di Eropa tengah menghadapi lonjakan kasus COVID-19 menjelang perayaan hari Natal.

Beberapa langkah pun diterapkan mulai dari lockdown total hingga pembatasan bagi warga yang belum melakukan vaksinasi.

Lonjakan kasus yang terjadi juga membuat krisis kesehatan semakin tinggi dan memicu perselisihan antar-warga yang sudah melakukan vaksinasi dan belum.

Sumber