Other Membangun Negara Indonesia

Belakangan ini (artikel ini ditulis pada tanggal 18 Agustus 2018), saya sangat antusias untuk mengikuti perkembangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang diikuti oleh 2 pasangan calon (paslon), yaitu Jokowi vs Prabowo. Saya kemudian sibuk untuk menganalisa kelebihan dan kekurangan masing-masing paslon untuk dapat memperoleh paslon yang terbaik untuk memimpin negara ini. Terkadang pilihan saya cenderung ke Prabowo, terkadang berubah ke Jokowi, lalu berubah lagi ke Prabowo, lalu berubah lagi ke Jokowi, dan demikian seterusnya. Jadi akhirnya, saya terombang-ambing kesana-kemari untuk menjatuhkan pilihan akhir, apakah harus Prabowo atau Jokowi ???? Atau mungkin ada baiknya jika saya menentukan pilihan dengan cara mengundi uang koin yah ? Ha ha ha, hanya bercanda....

Yang saya inginkan adalah solusi yang terbaik bagi bangsa dan negara ini, bukan hanya untuk periode masa bakti presiden 2019-2024, tetapi juga hingga jauh di masa mendatang. Setelah sekian lama merenung dan mencari jawaban atas pencarian saya, akhirnya saya tersadar, bahwa seharusnya saya tidak perlu sibuk untuk mempermasalahkan siapa yang menjadi presiden berikutnya.

Negara Indonesia terdiri dari ribuan pulau dan ratusan juta warga. Dengan begitu banyak daerah beserta manusia di Negara Indonesia, sanggupkah seorang presiden beserta menteri-menterinya membenahi semua hal itu ? Tentu jawabannya tidak. Presiden dan para menterinya hanyalah manusia yang terbatas kemampuannya. Mereka hanya dapat membuat kebijakan-kebijakan strategis yang diharapkan dapat berguna bagi masyarakat banyak dan tidak lebih dari itu. Masyarakat yang dapat menikmati kebijakan tersebut bisa saja banyak atau hanya segelintir orang.

Lalu, siapa sesungguhnya aktor utama yang dapat membangun negara ini secara menyeluruh ? Jawabannya adalah kamu dan aku (kita semua). Negara ini tidak dapat menjadi baik secara menyeluruh jika hanya mengandalkan kerja presiden saja, tetapi negara ini memerlukan kerja kolektif antar semua elemen masyarakat di Indonesia untuk menjadi baik secara menyeluruh. Jika kita berprofesi sebagai seorang guru, maka ajarlah murid kita dengan sebaik-baiknya. Jika kita berprofesi sebagai seorang penulis, maka buatlah karya tulisan yang mengedukasi pembaca ke arah yang lebih baik. Jika kita berperan sebagai orang tua, maka besarkanlah dan didiklah anak-anak yang kita miliki dengan baik. Jika kita berperan sebagai anak, maka hormatilah dan ingatlah senantiasa akan orang tua kita.

Untuk itu, marilah kita tidak mempermasalahkan siapa yang menjadi presiden berikutnya (apalagi sampai saling melawan antar kubu yang berbeda pilihan presiden). Baik Jokowi atau Prabowo tidak masalah, yang penting ialah seorang presiden dapat menjalankan fungsi jabatannya dengan amanah kepada Tuhan dan kepada rakyat Indonesia. Dan bahkan toh jika nantinya seorang presiden terpilih tidak baik dalam menjalankan pemerintahannya, maka kita tentu boleh menggantinya dengan orang lain yang lebih baik darinya melalui sistem Pilpres yang digelar setiap 5 tahunan. Oleh karena itu, marilah kita menjadi dewasa dan tidak mempermasalahkan mengenai siapa presiden berikutnya.

Ada hal lain yang lebih utama dibanding Pilpres, yaitu Pemilihan Legislatif (Pileg). Pada Pileg, kita akan memilih calon legislatif dari daerah tempat tinggal kita yang dapat membawa aspirasi kita ke telinga pemerintah. Jadi, jika kita ingin berpartisipasi dalam pemerintahan untuk membangun daerah tempat tinggal kita, maka kita tidak boleh golput pada Pileg, melainkan perlu juga turut serta pada Pileg guna memilih para wakil daerah terbaik yang memiliki keseriusan untuk memperhatikan masalah di daerahnya dan juga dapat membawa aspirasi masyarakat di daerahnya ke pemerintah.

Pemerintahan yang berjalan diharapkan tidak hanya fokus untuk membangun negara secara fisik saja (seperti infrastruktur, ekonomi, pariwisata, dll), tetapi wajib mendahulukan pembangunan karakter manusia (akhlak & integritas) lebih dari pada pembangunan fisik itu sendiri. Karena sebuah bangsa belum dapat dikategorikan sebagai sebuah bangsa yang sejahtera jika patokan kesejahteraannya hanya berupa segi lahiriah semata (seperti indeks gizi dan pendapatan per kapita).

Patokan kesejahteraan dari suatu bangsa juga perlu dinilai dari segi batiniah, di mana hal ini dapat diukur dengan menilai bagaimana akhlak dan integritas dari bangsa tersebut. Akhlak dan integritas yang dimiliki oleh seorang manusia akan menentukan kebahagiaan manusia tersebut secara batiniah sehingga hal ini akan melengkapi kesejahteraannya baik dari segi lahiriah maupun segi batiniah. Jadi, untuk menghadirkan kesejahteraan rakyat yang menyeluruh baik dari segi lahiriah maupun segi batiniah, maka selain melakukan pembangunan fisik, pemerintah juga wajib memprioritaskan aspek pembangunan karakter manusia (akhlak & integritas) dalam visi & misi menjalankan pemerintahannya, seperti pembangunan karakter manusia dalam ranah pendidikan, birokrasi pemerintahan, kepolisian, pengadilan, penegakan HAM, dll.

Dalam hal membuat kebijakan, pemerintah perlu menujukan agar kebijakan tersebut memiliki visi jangka panjang dan bukan jangka pendek. Maksudnya adalah kebijakan tersebut dapat dieksekusi secara berkelanjutan antar estafet pelaksana pemerintahan yang berbeda. Karena selama ini, penulis banyak menemukan kebijakan yang dibuat hanya bersifat jangka pendek, di mana kebijakan tersebut hanya dieksekusi ketika pemerintah pembuat kebijakan masih berkuasa, tetapi setelah pemerintah pembuat kebijakan digantikan dengan pelaksana pemerintahan yang lain, maka kebijakannya juga ikut berhenti dan berganti dengan kebijakan lain yang berbeda. Jika keadaan ini dibiarkan secara terus-menerus, maka niscaya negara ini tidak akan pernah dapat maju.

Yang dibutuhkan di sini bukanlah seberapa baik sebuah kebijakan telah dibuat, tetapi apakah kebijakan yang dibuat dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan dari pemerintahan yang satu ke pemerintahan berikutnya dalam jangka waktu yang lama. Jadi, kebijakan yang dibuat haruslah berdasarkan visi / rencana jangka panjang, di mana kebijakan ini dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan antar estafet pelaksana pemerintahan yang berbeda.

Dapat kita amati bahwa pembangunan pada Masa Orde Baru jauh lebih baik dibanding pembangunan pada Masa Reformasi. Hal ini dikarenakan pada Masa Orde Baru, kebijakan yang dibuat dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama, sedangkan pada Masa Reformasi, kebijakan tidak dapat dilaksanakan secara konsiten dan selalu berubah-ubah seiring dengan pergantian pelaksana pemerintahan.

Pada Masa Orde Baru, dapat kita lihat kesamaan struktur menteri, lembaga, dan sistem pemerintahan dari periode ke periode. Mungkin saja individu yang menjabat menteri tertentu, atau pemimpin dari lembaga pemerintahan tertentu boleh berganti-ganti orangnya, akan tetapi struktur, sistem, dan kebijakan yang berlaku dalam kelembagaan tersebut cenderung sama dari waktu ke waktu. Karenanya, program-program serta rencana-rencana kerja yang telah disusun sedari awal dapat terlaksana dengan baik dari waktu ke waktu sehingga hasilnya pun sangat nyata dan dirasakan oleh masyarakat yang bersangkutan. Hal inilah yang perlu dicermati dan ditiru oleh para pelaksana pemerintahan di Masa Reformasi sekarang ini.

Dalam pergantian estafet pelaksana pemerintahan di Masa Reformasi sekarang ini, para pelaksana pemerintahan yang baru hendaknya tidak banyak mengubah struktur dan sistem kelembagaan, serta kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pelaksana pemerintahan yang lama, tetapi cukup mematangkan dan melanjutkan apa yang menjadi peninggalan dari pelaksana pemerintahan yang lama, seperti secara konsisten melanjutkan pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan yang telah dibuat sebelumnya oleh pelaksana pemerintahan yang lama.

 

Konyol kalo ente bilang Jokowi ataupun Prabowo tidak masalah.

Dari kedua presiden ini, mana yang lebih mungkin menerapkan kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan? Bukannya, dibelakang si Prabowo, ada keluarga Cendana? Mau, Cendana berkuasa lagi?