Krisis Air dan Potensi Krisis Lainnya

Krisis air di Jakarta sejak Rabu (31/8) malam membuat kita sadar. Selain macet dan banjir, Jakarta punya masalah air yang tidak kurang rumit dan kronisnya. Dan, lebih-lebih lagi: sistem yang sangat rentan.

Krisis ini adalah kemunduran yang berat menyangkut kampanye untuk berhenti menggunakan air tanah secara individual. Saya pribadi mematikan permanen sumur air tanah di rumah saya sejak 6 tahun lalu. Kemarin, seorang pejabat operator air pipa malah mempertanyakan hal itu, karena rupanya dia sendiri tidak mempercayai kehandalan sistem air pipa di Jakarta.

Memang baik bahwa semua rincian persoalan air kini muncul di permukaan. Air membuat kita ingat hal-hal lain. Bagaimana dengan soal sampah dan listrik? Apa kita cukup yakin bahwa kelak tidak akan terjadi krisis tak terduga? Ingat krisis sampah di Bandung yang tiba-tiba mengagetkan semua orang.

Tapi, sebenarnya nothing comes from nothing. Wakil Menteri Pekerjaan Umum mengatakan bahwa prasarana dan pengeloalan Kalimalang itu sudah waktunya diperbaharui. Nah, mengapa tidak dilakukan sebelum terjadi bencana? Selain itu, diberitakan juga banyaknya pelanggaran perusak yang dibiarkan bertumpuk.

Inilah jantung soal yang mengkhawatirkan kita semua: Mampukah pemerintah kita ini mengurus segala sesuatu dengan sikap dan tindakan yang antisipatif dan proaktif?

Tidak layak bagi masyarakat hanya mendengar keluhan “warisan” masalah dari masa lalu. Semua pihak, swasta maupun pemerintah serta masyarakat, telah tidak memenuhi kewajibannya masing-masing, sehingga terjadi lingkaran setan yang sulit diputus sekarang.

Masyarakat berhak tahu soal ini sedini mungkin, dari dulu, sebelum jadi krisis. Kini masyarakat perlu tahu bahwa orang-orang yang mereka pilih sebagai pemimpin akan mampu menguraikan masalah itu. Pemimpin harus mampu membuat keputusan, membuat program, mengalokasikan anggaran, dan mendorong tindakan terjadi segera! Ini harus menjadi kriteria kita memilih Gubernur berikut.

Tidak cukup bagi kita menyadari betapa sulitnya masalah-masalah. Kita terutama harus menyadari juga bahwa semua itu harus dipecahkan, betapa pun sulitnya! Sebab, kalau tidak, memangnya mau dibiarkan sampai kapan?

Kelahiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik patut kita syukuri dan manfaatkan. Ini hasil perjuangan sejak 1999 dengan banyak energi dan dana. Saya sangat menganjurkan kepada masyarakat untuk rajin bertanya secara formal kepada pemerintah tentang apa saja rencana mereka dalam mengurus pelayanan umum.

Menurut aturan itu, pemerintah wajib menjawab dalam tempo selambat-lambatnya 17 hari, atau di-PTUN-kan. Kata banyak orang di luar negeri, Indonesia sebenarnya punya cukup lengkap peraturan, tetapi kurang dilaksanakan. Hal itu antara lain karena kita banyak bersikap skeptis kendati belum mencoba.

sumber : http://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/air-dan-potensi-krisis-lainnya.html

 

Hai, IDWS Mania! Mohon bantuannya supaya IDWS berkembang dengan ikuti sosial media kami di:
Discord Forum IDWS - Facebook IDWS - Instagram IDWS - Twitter IDWS