People kepanikan psikologis masyarakat bali pasca bom bali

Bali Dan Kepanikan Psikologis​

Reza Indragiri Amriel​

​

Panik. Kata inilah yang tepat untuk mendeskripsikan nuansa yang terpancar dari media massa, menyusul peristiwa ledakan bom di Bali. Berbagai komentar dalam percakapan, televisi, koran, milis, dan kelompok-kelompok diskusi alam maya, bersumber dari sebuah kegelisahan massal akan adanya penampakan disonan (ketidakselarasan) di depan mata.
Bali yang selama ini dikenal sebagai kawasan wisata, kini menjadi sasaran teror. Indonesia yang selama ini bersikukuh bahwa jaringan Al Qaida tidak ada di Tanah Air, kini dipojokkan oleh desakan internasional untuk mengakui bahwa tragedi di Bali merupakan bukti keberadaan jaringan teroris. Kendati Amerika diyakini sebagai target utama kelompok teroris, ledakan bom di Bali justru mengarah pada wisatawan Australia sebagai sasarannya. Otoritas keamanan yang seyogianya dapat mengajukan penjelasan akurat dan konsisten, pada kenyataannya tak kalah terkejutnya akibat kejadian ini. Demikianlah empat dari sekian banyak disonan yang dihadapi IndonesiaPermasalahannya, tatkala guncangan emosional masih terasa demikian hebat, adalah musykil mengharapkan adanya konsonan-konsonan yang murni rasional. Yang tampak, secara kontras, justru munculnya indikasi irasionalitas di pelataran publik. Tidak hanya masyarakat awam, para akademisi dan pengambil keputusan pun mengalami dinamika psikis yang sama.
Ambil beberapa contoh. Menteri Pertahanan, Matori Abdul Djalil, dalam wawancaranya dengan televisi SBS Australia (?Dateline?, 16 Oktober 2002), menegaskan keyakinannya bahwa Al Qaida tak lain tak bukan adalah dalang peristiwa Bali. Menhan juga menolak mentah-mentah hipotesis adanya keterlibatan TNI di balik insiden tersebut. Pernyataan Menhan ini luar biasa. Tidak hanya karena ia seorang pejabat pemerintah, namun karena ia berdalih bahwa publik tidak memerlukan bukti-bukti untuk sampai pada kesimpulan tentang peran Al Qaida di Bali. Dan, secara eskplisit, ia menggarisbawahi bahwa semua prasangka yang mengarah ke TNI hanya ditujukan untuk merusak reputasi TNI yang selama ini, menurut Menhan, tidak pernah terlibat dalam hal-hal semacam kejadian di Bali.
Ketika proses investigasi masih jauh dari usai, Menhan justru telah membangun sebuah kesimpulan. Ironisnya, pernyataan Menhan tersebut bertolak belakang dengan kebijakan Pemerintah RI ? seperti diutarakan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Susilo Bambang Yudoyono ? yang tidak akan menangkap siapapun sebelum ada bukti-bukti memadai.
Contoh lain. Seorang anggota milis Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia (PPIA-Melbourne) dalam email-nya yang berjudul ?lets pray? mengajak semua pihak untuk saling introspeksi dan menghindari syakwasangka buruk. Himbauan semacam ini tidak akan mengenai sasaran, karena pada saat yang sama ia menyertakan sebuah tulisan agitatif yang memaparkan berbagai konflik antar suku dan agama yang pernah berlangsung di Indonesia. Substansinya jelas, luluh lantaknya wilayah di sekitar Kuta Bali hanya menjadi paragraf pembuka alias pintu masuk bagi pendistorsian opini. Diskursus dikembangkan ? untuk tidak mengatakan dilencengkan ? bahwa minoritas menjadi korban mayoritas, peran agama tertentu di balik rangkaian aksi kekerasan di seluruh Indonesia, konflik antar kelompok politik, dan sebagainya. Lebih lanjut, email tersebut ditutup dengan kampanye untuk mendukung Amerika yang disebut si pengirimnya sebagai negara demokratis, cinta damai, menjunjung kebebasan, dan ujung tombak gerakan anti-terorisme global. Selintas, pandangan ini cukup masuk di akal.
Untuk menandingininya, kubu lain beranggapan bahwa Amerika adalah otak operasi konspiratif di Bali. Analisis seperti ini pun beralasan, karena selaras dengan argumentasi Russell F. Farnen (1990), akademisi dari University of Connecticut. Dalam tulisannya, Farnen menyebut Amerika Serikat sebagai negara dengan sejarah yang dipenuhi oleh darah kekerasan. Sejak Amerika diproklamasikan sebagai negara baru, sepertiga waktu di antaranya ditandai oleh keterlibatan negara ini dalam ajang perang, baik yang dideklarasikan maupun yang tidak dideklarasikan. Dan hingga kini, adalah Amerika negara penjual senjata terbesar di dunia.
Modus seperti di atas tampaknya memang cara paling praktis untuk dipraktekkan saat ini. Agar terbebas dari kungkungan rasa panik dan disonan, meskipun bisa jadi munafik, seorang individu cukup mengadopsi pendapat yang diyakini paling kuat. Melalui pola semacam ini, individu tersebut masuk ke dalam kelompok dominan, sehingga dapat dengan leluasa menggeser tanggung jawab ? atau setidaknya keharusan untuk turut bertanggung jawab ? karena tak lagi berada dalam kelompok inferior (underdog). Pada dasarnya, langkah ini manusiawi belaka. Namun, sebuah dugaan mentah yang kemudian dipaksakan sebagai kesimpulan, hanya beresiko menjadi fitnah yang dapat memperburuk keadaan.
Waktu terasa bergulir begitu cepat, padahal keinginan untuk mengatasi disonan luar biasa dahsyat. Akibatnya, alih-alih beradaptasi secara konstruktif, berbagai kalangan justru tanpa sadar mengumbar luka-luka psikis pribadi. Apapun dilakukan, baik secara lisan maupun tulisan, baik bersifat perenungan maupun pengkambinghitaman. Kesemuanya dikerahkan semata-mata agar ketegangan psikis dapat segera ?teratasi?. Mengapa memakai tanda petik? Karena kenyataannya, tatkala penyelidikan atas kasus Bali belum lagi tuntas, wacana yang mengemuka malah semakin lebar, semakin tidak proporsional, dan dibungkus dalam kabut permusuhan yang semakin tebal.
Di tengah atmosfir batiniah sedemikian rupa, beraneka ungkapan keprihatinan akan bencana nasional (bahkan internasional) seakan menjadi selubung bagi ledakan-ledakan kepentingan personal. Hasilnya adalah kajian-kajian yang jauh dari kaidah metodologis serta berpuluh kesimpulan yang sarat akan unsur subjektivitas.

Kontra Terorisme?
Akankah reaksi-reaksi di atas akan berefek positif bagi berhentinya terorisme? Tampaknya tidak. Mencuplik artikel Martha Crenshaw (1991), pakar terorisme dari Wesleyan University - Connecticut, pesatnya pertumbuhan terorisme berhubungan erat dengan perkembangan media massa. Termasuk di dalamnya adalah kecanggihan teknologi komunikasi.
Crenshaw, termasuk penulis, tentu tidak sedang menyalahkan media massa. Pasalnya, di sini berlangsung pertemuan antara banyak kepentingan. Pada saat khalayak luas terdorong untuk melakukan katarsis, media massa memfasilitasi keinginan massal akan adanya tempat-tempat penampungan sampah psikis. Tak pelak, nilai-nilai kekerasan dalam berbagai manifetasinya terpapar kian deras ke ruang-ruang publik. Akibatnya, jangan salahkan siapapun apabila sebagian kalangan tidak tersentuh hatinya oleh malapetaka di Bali. Mereka telah mengalami desensitisasi terhadap kekerasan.
Popularitas para teroris pun meninggi, karena semua perhatian ? termasuk media massa ? terkonsentrasi untuk mengekspos eksistensi dan aksi mereka. Seperti banyak dinyatakan oleh para peneliti, bagi teroris, kehancuran bukan misi utama. Hilangnya nyawa korban dan kerugian material hanya merupakan wahana untuk mendemonstrasikan keperkasaan sekaligus menyebarkan wabah ketakutan. Pesan-pesan non-material ini yang menjadi agenda paling penting, dan teroris membutuhkan korban selaku kurir yang membawa pesan tersebut.
Stigmatisasi atas diri korban dan pelaku kekerasan tak terhindarkan. Ratusan manusia diidentikkan sebagai pihak yang mendapatkan kesialan total, karena berada pada tempat dan waktu yang salah. Mereka menjadi korban oleh sesuatu yang sejatinya dapat dihindarkan.
Mirip dengan itu adalah para teroris. Stereotip-stereotip negatif yang ditoreh ke dahi para pelaku akan mengalienasi mereka sebagai sebuah komunitas yang eksklusif. Efeknya adalah bukan menurunnya daya juang mereka, melainkan kian terinstitusionalisasinya kelompok-kelompok teroris tersebut. Semakin mereka terorganisasi, semakin kompleks strategi untuk memberantasnya. Citra notorious (reputasi buruk), hingga derajat tertentu, bergeser menjadi glorious (predikat agung).
Media-media massa tak ketinggalan. Mereka berlomba ke posisi terdepan dengan mengeksploatasi semua peristiwa terkait. Tidak hanya dalam rangka memenuhi tanggung jawab profesional, melainkan mencakup pula tujuan-tujuan ekonomis. Tragis. Ketika media massa seakan berkedudukan sebagai titik bagi berkelindannya semua kepentingan tadi, yang tampak di permukaan adalah kesan telah berlangsungnya simbiosis mutualistis.
Sungguh, sama sekali tidak mudah bagi penulis untuk bersikap terhadap dinamika di atas. Mencoba meniliknya dari perspektif terapi psikoanalisa, realita pencarian konsonan yang ? dikhawatirkan ? maladaptif ini wajar adanya. Dalam proses terapi, khususnya selama asosiasi bebas, klien diberikan kesempatan luas untuk memuntahkan segala hal yang terlintas di benaknya dan terbersit di hatinya. Adalah tugas terapis untuk perlahan-lahan membimbing si klien untuk menafsirkan kembali seluruh perkataan dan perbuatannya. Proses ini dapat berlangsung amat lama, sebelum klien mampu memperoleh pemahaman paling fundamental atas dirinya sebagai tanda dimulainya hidup baru.
Jelas, terapi psikoanalisa mensyaratkan adanya orang bijak yang sudi mendengar dan menahan diri untuk tidak larut dalam kehidupan klien yang sakit. Terapis seideal ini adalah seseorang yang juga telah menempuh proses psikoanalisa, dengan kata lain individu yang mampu memahami dirinya sendiri.
Mengajukan prinsip psikoanalisa sebagai solusi analogis atas situasi pasca ledakan bom di Bali, agaknya utopis. Siapapun tahu bahwa saat ini telah terjangkit sebuah epidemi yang ditandai oleh ramainya manusia yang mengaku mengerti dan menguasai semua hal, kecuali dirinya sendiri. Cirinya, tuding sana, tuding sini, lupa berkaca akan diri sendiri.
Maaf, jika pada akhirnya tulisan ini harus ditutup dengan suguhan disonan baru. Wallaahu a?lam bishawab.

*). Penulis tengah mendalami Psikologi Forensik, The University of Melbourne.

 

Hai, IDWS Mania! Mohon bantuannya supaya IDWS berkembang dengan ikuti sosial media kami di:
Discord Forum IDWS - Facebook IDWS - Instagram IDWS - Twitter IDWS