Kementrian kominfo kecewa terhadap pemerintah Australia

Jakarta- Kementrian kominfo sangat prihatin dan kecewa terhadap Negara Australia menanggapi sejumlah tindakkan terkait penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap sejumlah pejabat pemerintah Indonesia, Kementerian Kominfo searah dengan penyataan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dalam jumpa persnya pada tanggal 18 November 2013 sangat menyesalkan tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Australia.

“Kita (Kementrian kominfo) sangat prihatinan dan sangat kecewa berdasarkan aspek hubungan diplomatik, juga karena mengacu pada aspek hukum, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” Senin (18 /11) saat memberikan rilisnya kepada redaksi cahaya.co

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Gatot S. Dewa Broto menegaskan, Bawasanya Pasal 40 UU Telekomunikasi menyebutkan, bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melaiui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.

Demikian pula Pasal 31 ayat UU ITE menyebutkan ayat (1) bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hokum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dalam suatu computer dan / atau elektronik tertentu milik orang lain.

Lebih lanjut gatot mengatakan bahwa kegiatan penyadapan , bahwa dalam batas-batas dan tujuan tertentu, penyadapan dapat dimungkinkan untuk tujuan-tujuan tertentu tetapi itupun berat pesyaratannya dan harus izin pimpinan aparat penegak hokum.

Ancaman pidana terhadap kegiatan penyadapan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU Telekomunikasi yaitu penjara maksimal 15 tahun penjara dan Pasal 47 UU ITE yaitu penjara maksimal 10 tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp 800.000.000,-(bhi)

www.cahaya.cohttp://www.cahaya.co/kanal/read/2/185/kementrian-kominfo-kecewa-terhadap-pemerintah-australia.html