News Gorontalo Akan Coret Bantuan Jaminan Kesehatan Kepada Perokok dan Keluarga Perokok

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie serius akan keputusannya mencoret perokok dari daftar penerima bantuan Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) yang dibiayai oleh Pemprov Gorontalo.

Ia telah menugaskan dinas teknis untuk turun tangan mendata ulang Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang terintegrasi dengan BPJS itu.

"Kita akan seleksi dan evaluasi kembali para penerima BPJS yang dibiayai oleh provinsi. Tahun depan ada 200.000 orang. Kalau dia perokok dan dibuktikan oleh dokter maka saya coret," tutur Rusli dikutip dari Kompas.com, Jumat (27/9/2019).

Rusli beralasan, masih banyak warga miskin yang rela menghabiskan uang belasan hingga puluhan ribu hanya untuk merokok dalam sehari, namun untuk jaminan kesehatan mereka mengaku tidak mampu membayar.

Tak hanya kepada para perokok saja, bahkan keluarga perokok pun juga terancam dicoret. Rusli merasa kebijakan ini perlu diterapkan.

Ia membandingkan uang konsumsi rokok untuk satu orang paling murah diprediksi mencapai Rp 240.000 per bulan, jauh dibandingkan dengan iuran BPJS Rp 42.000 per bulan, tapi masih merengek tidak mampu bayar.

Meski resiko memberlakukan kebijakan tidak populer tersebut tidaklah kecil, Rusli ngotot tetap melakukannya. Ia bahkan berencana memberlakukan kebijakan anti-rokok ini kepada semua penerima bantuan dari Pemerintahan Provinsi Gorontalo.

Total, ada empat syarat yang harus dipenuhi setiap warga penerima bantuan di Gorontalo. Selain tidak merokok, penerima bantuan juga diharuskan bukan peminum minuman keras, turut mendukung program KB dua anak, serta merupakan keluarga pendonor.

“Pokoknya kalau kata dokter ada asbak di paru-parunya, ya kita coret. Saya minta dibuktikan kalau dia perokok atau tidak. Jadi dia harus tidak merokok, tidak miras, keluarga pendonor dan ikut KB,” ujar Rusli.

Kebijakan ini sebenarnya sudah pernah diwacanakan Rusli sekitar tahun 2015. Namun, tahun 2020 baru akan benar-benar diterapkan. Tim khusus yang beranggotakan dinas teknis, dokter, LSM dan perwakilan mahasiswa akan turun langsung mendata di lapangan.

---

Sumber: Portal IDWS