ekspresi seni individual versus identitas kolektif

[FONT=&quot]Ekspresi Seni Individual Versus Identitas Kolektif[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot]FX Widaryanto[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​

[FONT=&quot]PADA masa lalu ada ungkapan pahit "politik sebagai panglima", yang telah menggiring hampir setiap insan di republik ini menjadi "ketakutan" karena hampir setiap waktu mendapatkan teror akibat ketidaksepahaman dalam masalah ideologi politik, terutama dengan arus besar yang terjadi di masyarakat. Kita masih ingat lagu-lagu yang pada tahun 1960-an dinyatakan sebagai "ngak-ngik-ngok" yang kemudian dengan serta merta dianggap telah mengikis dan merusak moral bangsa karena "tidak sesuai" dengan kepribadian warisan nenek moyang. Sementara itu, kita juga memahami adanya nilai-nilai pluralitas kala itu, namun pada saat yang sama pemahaman itu disamarkan hanya pada tataran sloganistis dalam ungkapan bhinneka tunggal ika. Dalam perkembangannya, "perbedaan paham" tumbuh menjadi konflik serta menodai pertemanan yang sudah dibangun bertahun-tahun karena masih adanya sikap toleransi tinggi yang nyaris sudah mengakar pada diri setiap insan. Kembali pada kasus lagu "ngak-ngik-ngok" di atas yang direpresentasikan oleh kelompok Koes Bersaudara, telah membawa mereka untuk mendekam dalam penjara sehingga saat itu kebebasan ekspresi individual memang terasa sangatlah mahal.[/FONT]
[FONT=&quot] ini memang tak hanya melanda republik ini pada masa lalu, namun juga mendera anak-anak bangsa di berbagai negara yang dikuasai oleh pemerintah yang kemudian dikenal sangat otoriter. Bahkan Anthony Shay dalam bukunya yang berjudul Choreographic Politics menyatakan adanya realita faktual bahwa, pada sebuah era tertentu, untuk menyebut kata raqs (tari) pada masa pemerintahan Khomeini di Iran atau Taliban di Afghanistan orang akan menemui banyak masalah (2002:2) Ini juga terjadi pada pertengahan dekade 1960-an pascapemberontakan G 30 S PKI, di mana orang tak berani menyebutkan kata genjer-genjer yang diasosiasikan dengan tarian sosial yang dilakukan oleh para anggota Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia), yaitu sebuah organisasi massa di bawah Partai Komunis Indonesia (PKI) yang memang kemudian dilarang. Ekstremitas larangan ini juga kemudian berdampak pada "keharusan" orang Indonesia untuk masuk salah satu dari lima agama besar yang "diizinkan" berkembang waktu itu.[/FONT]
[FONT=&quot]Tulisan ini tidak akan berbicara tentang keterbatasan orang untuk memeluk agama, namun akan mencoba menggali berbagai kekuatan ekspresi seni yang pada gilirannya "disepakati" sebagai sebuah produk yang tidak hanya merepresentasikan identitas individu, namun lebih jauh lagi bisa berbicara banyak dalam representasi identitas kelompok, yang bukan tidak mungkin bisa pula berkembang lebih jauh dalam lingkup negara bangsa yang sudah mengalami deteritorialisasi, yaitu dalam pengertian reduksi ruang dan waktu.[/FONT]
[FONT=&quot]Faktor inilah yang kemudian mengubah paradigma komunikasi antar individu di kota-kota besar, yang tidak lagi harus melalui sebuah modus tatap muka, dengan basa-basi formalitasnya, yang sedikit banyak harus mempertimbangkan tersedianya tenaga dan luangnya waktu sehingga tatap mukanya bisa di atur di suatu "tempat". Dari sisi praktisnya, citra ekspresi komunikasi yang hanya direpresentasikan via emosi suara pembicaranya sudah dianggap cukup "sopan" meski kehilangan nilai gestikulasi sebagai penguat ekspresi dan nilai insaniahnya.[/FONT]
[FONT=&quot]Di sinilah, paradigma di atas secara pasti terus berpengaruh pada modus ekspresi budaya dalam pengejawantahan seni, baik tari, musik, teater, maupun berbagai ungkapan yang kadang sudah sulit dikategorikan karena cakupannya yang merangkum elemen-elemen media seni yang sangat beragam. Lihat saja, misalnya, pada fenomena performance art yang dibedakan dengan performing art. Yang terakhir ini mungkin sudah menjadi istilah baku yang dikenal sebagai seni pertunjukan yang lazim dikenal masyarakat dari dulu. Sedangkan performance art lebih merupakan gejolak baru dari para senirupawan instalasi yang memiliki gejolak menorehkan fokus dimensi waktu (di luar dimensi ruang) pada karya-karyanya.[/FONT]
[FONT=&quot]Gejolak ini juga merambah pada kemunculan ruang-ruang pertunjukan publik yang tak harus formal, dalam sebuah auditorium yang mewah di sebuah kota besar. Legitimasi eksistensi kesenimanan juga sudah tidak lagi ditentukan oleh sebuah hegemoni kekuasaan dari sebuah lembaga yang dipandang sangat otoritatif, seperti, misalnya TIM dan DKJ di era tahun 1970-an di masa lalu. Banyak seniman yang pada masa lalu terlihat melawan arus besar dan sekarang justru membuktikan kecerdasan dan kesadaran futuristiknya dengan kepemilikan "bangunan" ruang pertunjukan yang memang "opo tumon" dan tidak umum. Lihat saja, untuk menyebut beberapa nama, dengan Lemah Putih-nya Suprapto Suryodarmo dan Sutanto Mendut dengan ruang pinggir kalinya, atau yang masih lebih "formal" dilakukan di Bandung dengan Selasar Sunaryo-nya.[/FONT]
[FONT=&quot]Kebebasan ekspresi individu ini tak bisa dinikmati di bawah pemerintahan otoriter di masa lalu, di mana banyak terjadi rekayasa penyeragaman pola perilaku yang justru bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang bersifat sangat spesifik. Bahkan muncul berbagai festival seni yang memberikan kemanjaan selera Jakarta, namun sekaligus meneriakkan adanya dikotomi pusat dan daerah yang tak ayal lagi memberikan stempel arogansi tersendiri bagi daerah yang keterwakilannya ditetapkan berdasarkan tetapan teritori yang bersifat geopolitis. Pertimbangan aspek kewilayahan yang bersifat geokultural kadang dilupakan karena tiadanya koneksitas dengan struktur kelembagaan yang memiliki otoritas untuk penetapannya. Belum lagi dengan ketetapan hasil festival yang kemudian dijadikan model bagi seluruh wilayah di suatu provinsi sehingga "culture spesific-nya" menjadi hilang.[/FONT]
[FONT=&quot]Lalu, apakah sekarang ini, di era reformasi yang serba bebas ini, situasi memang sudah menjadi ideal bagi seniman di berbagai bidang untuk mengungkapkan persentuhan pengalaman dirinya dengan fenomena kehidupannya di masyarakat? Agaknya hal ini tidak sepenuhnya menjanjikan benar. Dimensi ekonomi yang membuat kita tak lagi bisa berjalan tegak akibat beban utang yang tak tertanggungkan lagi ternyata juga berpengaruh pada apresiasi seni dari masing-masing individu anak bangsa ini. Sesuatu yang bersifat permukaan, namun unik, akan mengundang perhatian dan simpati dari banyak orang yang merindukan dirinya lepas dari ketertekanan hidup. Lihat dengan kasus fenomena Inul yang dibicarakan oleh hampir setiap hidung, dengan segala kontroversi dan bumbu-bumbu infotainment-nya, apalagi setelah "dihantam" oleh seniornya, justru semakin mengundang rasa simpati yang dalam. Sebuah simpati yang tidak hanya tercurah dari emosi kolegialitas "selebritis" yang menggumpal dan menggebu-gebu, namun juga tercurah dari ruang-ruang keluarga, baik dari kalangan gembel sekalipun sampai dengan kalangan elite politik, yang terbukti mampu juga nyerocos dan fasih dalam mengomentarinya. Hal ini tak lain ditunjang oleh kemampuan tayangan informasi media massa yang secara serta merta mampu menggapai penontonnya sehingga dengan kata lain mampu merengkuh upaya integrasi sosial di tengah-tengah masyarakat yang masih rentan dengan konflik ini. Tiba-tiba ada sebuah "mantra tubuh" Inul yang menyatukan emosi banyak orang yang semirip dengan kesatuan emosional yang melanda berbagai kalangan dalam fenomena sepak bola Eropa dewasa ini.[/FONT]
[FONT=&quot]Dari paparan di atas terlihat bahwa perubahan paradigma komunikasi, nuansa keterkekangan versus kebebasan, keterpurukan ekonomi, kekuatan media elektronika visual, dsb telah banyak berpengaruh pada perubahan ekspresi seni, minat apresiasi seni, serta motif integrasi sosial yang terus bergerak seiring dengan gerak perimbangan politik yang semakin tidak karuan, namun masih tetap memiliki sikap yang sama, terutama pandangannya pada kekuatan seni sebagai ekspresi budaya, yang memiliki potensi besar kaitannya dengan kapasitas komunikatif yang dimilikinya. Herzfeld, dalam Choreographic Politics, Anthony Shay, menegaskan hal ini dengan pernyataannya bahwa ikon-ikon visual dan musik telah menjadikan dirinya sangat efektif dalam menggalang kesatuan emosional penduduk sebuah negara (2002: 3). Dengan kata lain ada nilai sublimitas ruang yang melebihi bentuk sajian seni itu sendiri; bila seni berada di tangan seseorang yang tidak tepat, bisa menimbulkan berbagai signifikansi efek perubahan perilaku yang negatif. Sebaliknya, di tangan orang yang tepat, akan membawa masyarakatnya pada tingkat keberadaban yang membanggakan. Ini juga sekaligus mengingatkan kita pada ungkapan guru-guru seni tradisi di masa lalu. Harapan orang-orang tua bila kalangan muda belajar tari dan gamelan, menurut Hardjo Susilo, adalah supaya mereka bisa "being more civilized" dan bukan untuk menjadi seniman kondang yang menghasilkan banyak uang.[/FONT]
[FONT=&quot]II[/FONT]
[FONT=&quot]masih ingat dengan ungkapan ekstrem "seni untuk seni" yang pada hakikatnya merupakan keasyikan yang sangat berlebihan pada nilai-nilai intrinsik seni yang memang gaungnya terus dirasakan, terutama pada ranah struktur media seni itu sendiri. Kalau di Barat konteks ekspresi individual memang sangat seiring dengan budaya individualisme yang menjadi ciri dari tradisi modernitas yang dimilikinya, maka ciri kolektivisme yang ada pada masyarakat kita sedikit banyak sangat berpengaruh dengan ekspresi individual yang beberapa dekade ini mulai berembus di kalangan anak-anak bangsa ini.[/FONT]
[FONT=&quot]Banyak seniman yang masih sangat dipengaruhi oleh nada dasar dari nilai-nilai kolektif yang terbawa, baik secara sadar maupun tidak sadar, yang kemudian mewarnai jelajah nilai-nilai intrinsik seni yang digelutinya. Paradoks karawitan, misalnya, yang bersifat baku namun sekaligus spontan, memberikan peluang bagi individu untuk eksis dalam interpretasi personal yang memberikan warna dan ciri khas pada virtuositas jelajah intrinsik berkeseniannya. Kekuatan ini tak terasa terus bergetar tanpa harus menyisipkan nilai-nilai ekstrinsik yang merambah ranah kontekstualnya agar dapat dipahami oleh masyarakat penikmatnya. Secara esensial, musik, misalnya, memiliki kekuatan yang tak harus mesti dipahami, namun cukup menyentuh tanpa harus menjadi verbal dulu. Sedangkan sisi keberadaannya, begitu dihasilkan sebagai karya, Alan P Merriam dalam The Anthropology of Music memberikan pernyataan yang cukup menarik, yaitu bahwa "Once music is produced, it becomes property of one sort or another-property of an individual, of a particular group, or perhaps of the society at large" (Begitu musik dihasilkan, karya itu menjadi milik seseorang atau yang lainnya-milik individu, milik kelompok tertentu, atau milik masyarakat pada umumnya) (1964: 82). Dalam buku yang sama, hal ini juga sudah dibahas oleh Yaap Kunst jauh hari sebelumnya (1958) yang menyatakan adanya tiga kepemilikan dari nyanyian-nyanyian yang ada, yaitu komposisi milik orang-orang tertentu, komposisi yang seharusnya dipertunjukkan oleh orang-orang tertentu saja, dan komposisi-komposisi yang hanya dipertunjukkan oleh kelompok-kelompok tertentu saja (kasta atau suku tertentu) (Kunst, 1958 dalam Merriam 1964: 82).[/FONT]
[FONT=&quot]Apa makna kepemilikan di atas? Tentunya hal ini bisa dilihat dari berbagai dimensi. Dari sisi dimensi kehidupan sosial budaya, ada satu aspek yang kadang sangat rigid dan tidak aksesibel bagi masyarakat di luar komunitas budayanya. Suku Baduy Dalam di Provinsi Banten, misalnya, menyimpan banyak musikalitas misteri maupun misteri musik yang belum terkuak atau masih tersimpan rapat oleh para pelaku seni maupun masyarakat pendukungnya.Untuk melongok, menyentuh, atau melagukannya pun, kadang-kadang orang di luar komunitasnya harus berhati-hati agar tidak menyinggung atau mungkin mendatangkan bala. Lagu kebangsaan kita pun tidak sembarangan bisa dinyanyikan. Namun, bila dinyanyikan di kalangan para pengungsi di Nanggroe Aceh Darussalam, misalnya, akan terasa memberikan kualitas emosi yang cukup menggelegak. Bahkan mungkin taruhannya adalah nyawa bila dinyanyikan di kalangan komunitas GAM yang sedang bersembunyi di basis wilayahnya.[/FONT]
[FONT=&quot]Di sisi lain, salah satunya dari dimensi ekonomi, misalnya, hal ini akan banyak berkaitan dengan permasalahan intellectual property right meski dalam konteks budaya tradisi sendiri belum tentu hal ini akan banyak menjadi permasalahan hak milik orang-perseorangan. Banyak para komposer tradisi maupun koreografer kita yang justru sangat bangga manakala karyanya dipentaskan oleh orang lain dalam berbagai kesempatan. Di sini orang bisa mengenali gaya-gaya individual Wasitadipuran, Martapangrawit, Mang Koko-an, atau dalam tari, dengan gaya-gaya Bagong Kussudiardjo, Retno Maruti, Tjetje Soemantri, Indrawati Lukman, atau malah dewasa ini dengan gaya Didik Nini Thowok, Eko Supriyanto, dsb, yang memiliki ciri-ciri khas dengan kekuatan dan keunikannya masing-masing. Belum lagi, misalnya, dengan komposisi tembang yang bisa diubah dan saling digantikan isinya seiring dengan formulasi jenis tembang yang dipilihnya.[/FONT]
[FONT=&quot]Dalam macapatan, misalnya, orang bisa melantunkan syair-syair yang diciptakannya sendiri, namun sekaligus kepemilikannya tidak menjadi masalah benar. Paling-paling kalau kemudian akhir baris syair berbeda dari konvensi tembang pada umumnya, pendengarnya akan tersenyum sebagai tindakan "protesnya" yang bersifat prapredikatif. Karya-karya ini bisa disampaikan oleh siapa pun, tanpa harus berpikir tentang intellectual property right. Jadi, secara kultural gaya-gaya individual yang ada sebagai cerminan ekspresi individual tidaklah memiliki "makna" ekonomi dalam arti kata yang sebenar-benarnya, yaitu sesuatu yang memberikan nilai imbalan finansial atas keringatnya yang diperas sepanjang hayatnya.[/FONT]
[FONT=&quot]Maka terjadilah berbagai fenomena yang agak aneh, di mana seorang tokoh pemain saluang di Medan sehari-hari "profesinya" sebagai tukang becak; pemain gender di Yogya yang ulung, kerja pokoknya sebagai tukang jahit kelas bawah yang tarifnya sangat murah-meriah; dan seorang pemain idola Ketoprak Mataram, kehidupan sehari-harinya ditopang dengan "karyanya" sebagai tukang cukur yang laris di Pasar Beringhardjo Yogyakarta. Namun, fenomena kemampuan mereka yang lokal itu tak terasa telah mengglobal dan merepresentasikan lokalitas mereka. Dengan kata lain, semakin mereka mengglobal, semakin mereka sadar akan kekuatan lokalitas yang menjadi ciri khas dari kekuatan ekspresi mereka. Fenomena ini agak berbeda bila dilihat dari kecenderungan masyarakat pada era pascakemerdekaan.[/FONT]
[FONT=&quot]Di Amerika, pada saat awal revolusinya, mereka berkutat dengan permasalahan stabilitas persatuan dan kesatuan daripada berbicara tentang sentimen kebangsaan yang mengedepankan identitas bawaan sebelum eksis menjadi negara baru, Amerika. Hal ini dipetik oleh Kammen dalam buku The Anthropology of Dance karangan Anya Peterson Royce, yang mengatakan bahwa retorika umum para penduduk pada waktu itu menunjukkan secara terus-menerus pada tema-tema persatuan dan kesatuan. "Kesatuan adalah sumber kebahagiaan umum," ungkap Jonathan Mathew. "Kesatuan mestinya surut dan kemudian menjadi jelas dari apa yang terjadi berikutnya," gerutu orang-orang dari Worcester, Massachusetts. "Musuh-musuh kita tak akan gagal untuk memetik keuntungan dan keretakan serta kebingungan bangsa," tulis Cadwaller Colden pada tahun 1759 (1972: 68 dalam Royce, 1976: 68).[/FONT]
[FONT=&quot]Situasi ini mirip dengan situasi Indonesia saat menjelang dan pascakemerdekaan, yang memang membutuhkan semangat kebangsaan yang diwarnai dengan berbagai perbedaan etnisitas yang didominasi dengan dimensi ruang teritorial yang secara fisik diperjuangkan kemerdekaannya. Semangat kejuangan inilah yang membakar setiap insan anak bangsa kala itu, yang kemudian diupayakan bisa direfleksikan dengan kekuatan ekspresi seni. Di satu sisi, di kota-kota besar muncul refleksi kritis atas kekuatan seni dalam menyongsong gejolak kemerdekaan yang sudah dekat kala itu, salah satunya, dalam bentuk teater-teater modern, yang dalam porsi tertentu sangat dirasakan signifikansinya bukan hanya di kalangan pengusung teater saja, tetapi juga di kalangan para pejuang kemerdekaan (Saini KM, 2001: 1).[/FONT]
[FONT=&quot]Sebaliknya, ada pula tokoh karismatis, Sultan Hamengku Buwana IX, yang justru saat itu menghentikan kegiatan keseniannya di keraton dan memindahkannya di ndalem Purwadiningratan karena praksis politiknya yang kental, terbukti dari upaya perlindungannya pada para gerilyawan di tempat yang paling tabu sekalipun di istananya. Kegiatan adat dan pentas kolosal tari yang pernah dipentaskan oleh sultan pendahulunya, tak sempat disentuhnya. Sifat demokratik yang menyatu dengan dirinya yang menjadi ikon sentral dari feodalisme, mengalahkan "kemauan" rakyatnya untuk kemudian memperjuangkan kemerdekaan yang memiliki prioritas jauh lebih tinggi.[/FONT]
[FONT=&quot]Di sisi lain, pada pascakemerdekaan, muncul upaya merangkum ekspresi seni dari berbagai elemen-elemen etnis untuk luluh dalam sebuah semangat nasionalisme, yang kemudian disadari justru semakin menjauhi substansi ekspresinya yang sangat spesifik. Apalagi kala itu nilai-nilai ekstrinsik seni terlihat dibombardir dengan muatan propaganda politik yang jauh dari subtilitas ungkap, terasa membuat nilai-nilai simboliknya menjadi sangat dangkal dan tidak memberikan pencerahan bagi penikmatnya. Kekuatan politik PKI dengan angkatan kelimanya (buruh, tani, dan nelayan) "butuh" dukungan seni untuk menghimpun opini masyarakat luas agar tujuan politiknya bisa kesampaian. Kala itu muncullah tari Buruh, Tani, dan Nelayan, yang mengolah gerak verbal mencangkul tanah, menggendong barang, dan mendayung, dalam gerak-gerak tari yang wantah "fisikal". Nilai-nilai abstrak yang memberikan makna transenden bagi sebuah koreografi baru tidak mendapat tempat dalam kecenderungan apresiasi kala itu.[/FONT]
[FONT=&quot]Dalam kasus tari dan musik ini, Nash memberikan tekanan pada kekuatan simbolik yang menjadi penanda permukaan, yang pada kenyataannya memang merepresentasikan serta melambangkan elemen-elemen inti identitas etnik, seperti halnya pada bahasa, agama, dan sejarah serta asal usulnya (Nash, 1989 dalam Choreographic Politics Anthony Shay, 2002: 6). Secara mudah hal ini bisa ditelisik melalui tampilan desain kostum tradisional, yang pada masa orde baru di masa lalu terbias dalam representasi "tradisi besar" semata-mata dalam tetapan wilayah hierarki geopolitik yang kaku. Lihat dengan berbagai pakaian adat masing-masing provinsi yang dikenalkan sejak sekolah dasar, yang secara tidak adil telah meminggirkan eksistensi penanda budaya yang lain meski dalam wilayah geokultural yang tidak satu geopolitik.[/FONT]
[FONT=&quot]Dengan demikian proses rekayasa perangkuman dari berbagai produk budaya yang eksistensinya kurang "sehat" serta tidak mempertimbangkan keseimbangan antara faktor intrinsik dan ekstrinsik di atas, justru tidak memiliki akar yang kuat untuk bertahan sebagai identitas kolektif yang diharapkan.[/FONT]
[FONT=&quot]Dengan adanya deteritorialisasi yang sangat diwarnai dengan "penyempitan ruang dan waktu" serta dengan kemunculan perubahan paradigma strategi ruang dalam modus komunikasi yang baru menjadikan adanya kesadaran baru akan keintiman wilayah regional yang paling diakrabinya (Dilema Global, Sindhunata, dalam BASIS Th 52-2003: hal 6). Konsep ruang yang semula memberikan kenyamanan institusif bagi silaturahmi komunikasi warganya, tiba-tiba hilang dan tak memberikan lagi kenyamanan sentuhan insaniah, memang lalu membuat orang cenderung merindukan keakraban lokalitas. Di sinilah insan seni kemudian terasa lebih menyadari kekuatan lokalitasnya untuk kemudian dijadikan representasi kolektif dalam pengembaraan di dunia trans-lokal, dunia yang tak lagi berbicara tentang "tempat", sebuah istilah yang tak lagi memberikan spesifikasi ruang dan waktu karena event yang sama bisa terjadi dan dinikmati secara simultan oleh setiap insan di planet ini.[/FONT]
[FONT=&quot]III[/FONT]
[FONT=&quot]sinilah uniknya. Kedekatan ruang dalam trans-lokal di atas memungkinkan banyaknya kontak antar-individu yang kemudian melahirkan karya-karya kolaborasi, yang tak lagi semata-mata terjadi dalam jalinan permukaan teknik tari misalnya, namun lebih menelisik konsep-konsep konstruksi simbolik, yang meski kadang terasa sangat kontekstual, namun secara esensial memiliki makna universal. Persentuhan yang ada, meminjam ungkapan R Supanggah, tak lagi berupa pergesekan kulit yang bisa "syur" dan kemudian berlanjut ke "kamar tidur", namun sudah mulai mengolah konsep dan idealisme yang kadang dilakukan selama bertahun-tahun untuk mematangkannya. Lihat upaya yang dilakukan Peter Brook dengan Mahabharata-nya (lebih dari 5 tahun) dan Ong Keng Sen dengan Raja Lear-nya (lebih dari 3 tahun) (Cerita Sekitar Kolaborasi Seni dalam Jurnal MSPI Th X-2000 hal 86).[/FONT]
[FONT=&quot]Proses dialogis secara multikultur dari kedua sutradara besar tersebut sangatlah fenomenal. Dalam berbagai proses kolaborasi yang ada, mungkin kontak sudah terjadi jauh sebelum mereka bertemu secara fisik. Dialog yang terjadi antar individu ini terasa menjadi sangat bermakna justru dalam prosesnya karena adu sensibilitas antar kedua pihak merupakan representasi komunikasi yang tak lagi bersifat individual, namun secara tidak sadar sangat dipengaruhi oleh nada-nada dasar yang mempengaruhi pertumbuhan kematangan virtuositas kesenimannya.[/FONT]
[FONT=&quot]Berbagai ekspresi individual dalam konteks kehidupan trans-nasionalisme inilah yang kemudian terasa semakin banyak muncul dan mengindonesia, menjadikan individu-individu ini memberikan dirinya sebagai garda depan identitas bangsanya karena persentuhan-persentuhan yang secara frekuentif dilakukan secara terus-menerus dalam berbagai jaringan peristiwa di mana pun, tanpa harus terikat kendala ruang dan waktu. Di sinilah perbedaan nilai-nilai kejuangan kebangsaan di masa lalu yang diwarnai dengan permasalahan teritorialisasi dibedakan dengan kondisi kesenian yang diwarnai dengan, meminjam istilah dari Sindhunata dalam Dilema Globalisasi dalam BASIS, Th 52- 2003, permasalahan deteritorialisasi, trans-nasionalisme, dan trans-lokal yang mewarnai pemahaman globalisasi dewasa ini.[/FONT]
[FONT=&quot]FX WIDARYANTO [FONT=&quot]Alumnus University of Illinois, Urbana-Champaign Dosen di STSI Bandung[/FONT][/FONT]