Other Tantangan Pers Era Rezim Megawati

Tantangan Pers era Rezim Mega*)

Arie Sujito, Dosen Jurusan Sosiologi Fisipol UGM
Disampaikan pada diskusi bertema "Ancaman orde baru terhadap kebebasan
pers pada kabinet Mega", diselenggarakan oleh Aliansi Jumalis
Independen (AJI) Yogyakarta bersama Jurusan Sosiologi UGM, Yogyakarta 9 Agustus
2001

Pergelaran sidang istimewa (SI) MPR tahun 2001, untuk sementara, memang
telah mengakhiri perselisihan antara eksekutif dan legislatif, yang
ditandai oleh impeach terhadap Abdurrahman Wahid dan mengukuhkan Megawati
sebagai presiden RI ke-5. Kendatipun perhelatan Sl berlangsung dalam
suasana kontroversi, toh sebagai fakta paling tidak bisa dipungkiri.
Konon, naiknya Megawati ini, dianggap sebagai salah satu "jawaban" untuk
menghentikan pusaran badai krisis ekonomi politik berlarutlarut yang
tengah menimpa bangsa Indonesia. Sedikitnya, dengan adanya kepastian
kepemimpinan politik akan menjadi basis formal arah roda pemerintahan ini
berputar.

Yang menarik dan saya anggap paradoks adalah, jalan lebar Megawati
memasuki Istana Negara itu justeru disokong oleh kekuatan-kekuatan politik
yang dulu dianggap sebagai musuh nyata Megawati bersama gerbongnya
PDI-P. Mereka ini adalah kelompok poros tengah, para partai politik alumni
orde baru serta toparigan. kekuatan nyata para militer. Masih teringat
di kepala masyaralcat Indonesia, saat dimana 'perhelatan Sidang Umum
pasca Pemilu 1999 lalu, yang menjadi arena penjegalan terhadap Megawati
sebagai pemenag Pemilu 1999, untuk kemudian mengukuh-kan Abdurrahman
Wahid menjadi presiden RI ke-4, dengan perangkat alasan yang dianggap
"mengada-ada". Sesungguhnya tidak terlalu sulit di dalam memahami
pembalikan kenyataan politik itu. Rasionalisasi yang dibangun oleh organ-organ
kekuatan politik seperti ini, tentu saja digerakkan oleh kepentingan
untuk berkuasa.

Dalam kaitan inilah, sejumlah kekhawatiran mulai bermwiculan. Konteks
perubahan. rezim yang dibidani oleh kekuatan-kekuatan orde baru, dan
berlanjut oleh sejumlah manuver politik "cara lama", dianggap sebagai
kendala nyata di dalam penuntasan agenda reformasi. Tindakan reressif oleh
aparat terhadap para aktivis pro demokrasi di berbagai daerah,
menguatnya kembali stigmatisasi "ideologis" terhadap kelompok-kelompok kritis
radikal, sejumlah kemungkinan pelarangan aktivitas politik terhadap
masyarakat serta kemungkinan sistematisasi pelembagaan kontrol terhadap
organisasi dan media massa telah menjadi bukti ancaman nyata demokrasi,
yang saat ini memasuki fase transisi.

Tulisan ini bermaksud untuk menganalisis sejumlah kecendeningan
perubahan. Politik yang berlangsung saat ini, yang menekankan pada nasib
reformasi berkaitan dengan kebebasan pers. Seberapa besar ruang yang
tersedia bagi pers di masa pemerintahan Megawati, ditengah keinginan negara
untuk melakukan kontrol dengan menghidupkan kembali institusi pengatur
lalu lintas informasi? Bagaimana posisi pers di hadapkan pada ancaman
bayang-bayang orde barti yang saat ini beroperasi secara efektif? Apa
pilihan-pilihan strategis pers untuk menuntas agenda-agenda reformasi yang
saat ini terancam gagal?

Pers dan liberalisasi
Semenjak reformasi '98 ditetapkan sebagai tonggak perubahan, struktur
politik di Indonesia relatif lebih maju. Liberalisasi politik dan pers
mengawalinya dengan dekonstruksi terhadap dominasi dan hegemoni negara
atas akses informasi. Aparatus birokratik yang terformulasi dalam
kelembagaan atau departemental tidak memiliki otoritas lagi dalam mensensor
dan menghakimi melalui logika kekuasaan terhadap media. Mekanisme SIUPP
vang selalu menjadi alat kendali, bangunan pengorganisasian profesi di
semua sektor, yang keduanya dianggap sebagai arena penjaJahan sudah
tidak relevan lagi. Asumsi dasamya adalah, liberalisasi politik dan pers,
dianggap social capital yang mendasari jikalau demokrasi ingin digapai.

Dampak signifikan dari itu semua adalah, ruang-ruang komunikasi antar
masyarakat menjadi lebih terbuka. Kebebasan pers telah menjadi
akselerator tumbuhnya solidaritas sosial antar masyarakat, dalam berbagai
bentuknya. Bahkan, dalam kesadaran masyarakat dalam berpolitikjuga diopang
oleh kebebasan media, yang terceriii secara nyata pada eksperimen Pemilu
1999, dimana pers menjadi media kontrol organik dalam civic education.
Disanalah fungsi substansial pers sebagai instrumen masyarakat menjadi
berdaya. Kita dapat bersyukur dalam proses seperti itu. Mengapa?

Pengalaman liberalisasi pers tidak pernah ada semasa rezim Soeharto.
Narasi pers sebagai pilar demokrasi, dulu, hanya menjadi realitas semu.
Karena toh pers hanya menjadi alat negara. yang dengan setia
meyebarluaskan makna-makna "subjektif'dari ideologi negara. Sebagaimana yang
selalu dibesar-besarkan oleh Soeharto, pers selalu dianggap sebagai kunci
keberhasilan "pembangunan". Padahal makna yang terlekat dalam pembangunan
tidak lain adalah ideologisasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas yang
ternyata sangat jauh dari semangat demokrasi, yakni ketersediaan
keadilan dan keseiahteraan bagi warga negara. Dengan kata lain, rezim orde
baru telah nieletakkan dasar nyata pers secara simbolis sebagal pilar
demokrasi, tetapi fungsi substansiainva tidak lebih sebagai agen dominasi
negara. Proses itu metigakibatkan pembonsaian dan domestikasi pers. Ini
cerita buruk orde baru yang tidak pemah terlupakan.

Dari negara ke pasar
Semenjak ruang doniinasi negara dipersempit, pers cukup leluasa
berhubungan dengan slapapun. Semasa Abdurrahman Wahid berkuasa misalnya,
apapun dapat dilakukan oleh pers dalam mewartakan s-egala berita dan
informasi kepada masyarakat, tanpa takut dibatasi, disensor apalagi dibreidel.
Hal im secara tecyas dinyatakan dalam sikap politik pemeriitahan Gus
Dur dalam bentuk langkah radikal dengan pembubaran Departemen Penerangan
(Deppen). Tidak terlalu sulit memahami kebijakan itu, dimana dengan
hilangnya birokratisasi penerangan maka ruang koniunikasi lebih
terstiniulasi akan-tumbuh dari masyarakat itu sendiri.

Pengalaman menguatnya lembaga-lembaga negara yang mengurusi campur
tangan informasi terbukti akan sangat mereduksi kapasitas masyarakat untuk
mandiri. Idealnya, dalam negara vang memilih demokrasi sebagal sistem
politik, pemerintah lianyalah menjadi fasilitator ketersediaafi
infrastruktur bagi pengembangan informasi kepada masyarakat, bukannya sebagal
polisi pengatur yang bahkan cenderung menjadi pembatas. Dengan
berkurangnya otoritas negara seperti itu, kesempatan masyarakat untuk kreatif
menjadi lebih terbuka. Secara lebih luas, kondisi seperti ini juga akan
merangsang timbulnya kembali institusi-institusi sosial lokal yang
pernah hancur oleh bekerjanya state corporatism, untuk kemudian menjadi
basis komunikasi antar warga secara mandiri.

Tidak bisa dipungkiri pula, debirokratisasi informasi yang ditandai
oleh berkurangnya peran negara ini akan membuka ruang baru bagi pers untuk
membangun relasi dengan pasar. Akses terhadap pasar seperti ini memang
bisa dipahami dalam dua hipotetis. Di satu sisi, pers akan lebih
leluasa atau bebas dalam menyebarluaskan informasi kepada siapapun tanpa
adanya penghalang politik, karena "tuan lama" secara objektif tidak
berdaya. Ketergantungan politik terhadap negara dianggap usai.

Sementara disisi lain. karena operasi ekonomi pers masih ditentukan
oleh pasar kendatipun tidak ada rintangan politik secara nyata dari
negara, ternyata fakta ini telah melahirkan loyalitas baru. Pers lebih setia
melayani kepentingan pasar. Ini memang posisi dilematik. Keluar dari
represi negara masuk pada logika pasar. Pergeseran ini menjadi persoalan,
ketika relasi pers dengan pasar ini tidak punya fungsi positif bagi
pemberdayaan, yang ditandai oleh keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Kembalinya dominasi negara?
Jikalau benar ketika negara, dalam hal ini rezim berkuasa" mengalami
degelitimasi oleh masyarakat akibat dari operasi politik yang gagal,
kemudian ingin mengembalikan hegemonimi baru dengan memperalat pers secara
sistematik melalui birokrastisasi informasi. maka tentu saja hal ini
akan melahirkan persoalan baru. Bisa jadi, ini merupakan strategi yang
dianggap efektif untuk mengendalikan masyarakat, terutama
kekuatan-keuatan sosial politik yang dianggap sebagai "musuh". Berlindung dibalik
pelembagaan teknologi dan distribusi informasi, ideologi hegemoni negara
nampaknya akan segera muncul. Meskipun masih terjadi kontroversi
pembentukan lembaga semacam Deppen, atau apapun namanya di Kabinet atau
birokrasi yang ada, Jikalau rezim Megawati ini berniat menghidupkan kembali
semangat kendali dan kontrol informasi, jelaslah merupakan bentuk
kemunduruan dalam perjalanan transisi demokrasi.

Kalau kita baca secara kritis, semangat uptuk melembagakan kembali
kontrol informasi dilandasi oleh dua kepentingan besar. Pertama, ketika
rezim Megawati ini tidak mendapatkan dukungan yang demikian kuat dan utuh
dari kekuatan prodemokrasi, nampaknya ada kekhawatiran munculnya
berbagai gejolak terhadap kekuasaannya. Karena itu, langkah-langkah
antisipatif dalam bentuk pembatasan ruang gerak masyarakat, melalui jalur
informasi seperti ini misalnya, ditempuh sebagal langkah strategis. Kedua,
gagasan untuk membentuk kembali institusi penerangan itu barangkall juga
merupakan reaksi pemerintah terhadap perkembangan pasar yang demikian
terbuka untuk mengakumulasi kapital. Ini berarti, lembaga informasi yang
dikelola negara nantinya juga akan berfungsi sebagai saluran akumulasi
kapital bagi kepentingan kekuasaan. Dimensi ekonomi politik yang berisi
dua hipotetis tadi dapat disederhanakan, bahwa langkah itu sesungguhnya
tidak memiliki dampak positif bagi proses demok.ratisasi, saat ini
tengah mengalami transisi.

Tantangan kedepan
Bagaimana menempatkan pers dengan roh "objektivitas" yang bertuan
kepada keadilan dan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka demokrasi? Dalam
konteks inilah sebenarnya, pers perlu memperkuat hubungan ideologis
kepada masyarakat. dengan kata lain, pembatasan ruang bagi negara di dalam
kontrol informasi disatu sisi, dan terbukanya akses kepada pasar di
sisi lain tentunya harus diletakkan dalam kerangka mempercepat tumbuhnya
kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi.

Sebagai institusi mediasi, pers harus berjuang untuk memperluas public
sphere (ruang publik) yang bebas dari dominasi negara atau pasar.
Disanalah, sebenarnya penting untuk merumuskan kembali paradigma pers yang
bukan saja berlindung dibalik "objektif', tetapi gagal memerankan tugas
sosial sebagai advokat kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan
masyarakat. Pers tentunya harus kritis bukan saja kepada negara atau sekadar
kompromi kepada pasar, tetapi lebih-lebih ia harus jelas memposisikan
dirinya sebagai agen demokrasi secara nyata. Inilah tantangan pers pada era
rezim Megawati yang nampaknya akan lebih berat cobaannya dibanding, era
Abdurrahman Wahid.

Demiklan halnya. kalau kita saksikan bahwa agenda-agenda reformasi
terbukti terus tertunda, seperti pengadilan HAM, pembersihan pemerintahan
dari KKN, penyelesaian kasus kekerasan di berbagai daerah, serta
penyelesaian sengketa pusat daerah yang berpotensi bagi lahirnya disintegrasi.
Siapkah rezim Megawati menuntaskan semua itu, hanya berbekal dukungan
kekuatan alumni orde baru dan militer formal sementara lemah dukungan
dari basis kekuatan pro demokrasi? Mari kita uji.